Proposal Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial

Dosen Pengampu : Fathur Rahman

Oleh :

                        Hikmawan Syahputa                  105120600111003

Amirul Mukmin                            105120600111005

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2011

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN

 

Proposal Skripsi dengan judul

EFEKTIVITAS PENDIRIAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KOTA BATU

 

Yang diajukan oleh:

                                    Hikmawan Syahputra                       Amirul Mukmin

                                    NIM: 105120600111003         NIM: 105120600111005

 

 

            Telah disetujui oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Unuversitas Brawijaya Malang dengan dosen pembimbing:

1. …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

 

                                                                        Malang, tanggal……………………

                                                                        Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

 

 

                                                                        Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, PhD                                   

 

DAFTAR ISI

 

Lembar Persetujuan                                                                                                   i

Daftar Isi                                                                                                                     ii

Latar Belakang                                                                                                                        1

Rumusan Masalah                                                                                                      3

Tujuan dan Kegunaan                                                                                                 3

Kerangka Teori                                                                                                           5

  1. Pengertian Efektivitas dan KPPT Kota Batu                                                    5
  2. Landasan Yuridis                                                                                             5
  3. Landasan Teori                                                                                               6

Metode Penelitian                                                                                                      13

  1. Tipe Penelitian                                                                                                13
  2. Lokasi dan Waktu Penelitian                                                                          14
  3. Fokus dan Lingkup Penelitian                                                                         14
  4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data                                                     14
  5. Teknis Analisis Data                                                                                        15

Jadwal Kegiatan                                                                                                          17

Daftar Pustaka                                                                                                                        18

 

 

 

 

EFEKTIVITAS PENDIRIAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KOTA BATU

 

LATAR BELAKANG

            Sebagai kota yang baru terbentuk di tahun 2001 dari pemekaran kabupaten Malang[1], Kota Batu tentunya memiliki cita-cita untuk segera mampu berperan dalam kelayakan dan persaingan sebagai sebuah kota, salah satunya adalah membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata. Berbagai upaya pun dilakukan termasuk meningkat sektor pariwisata dan pertanian, serta menarik investor luar untuk menanamkan modalnya demi membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Selain itu, pemerintahan kota Batu yang dipimpin walikota, bapak Eddy Rumpoko juga berusaha untuk mengajak dan memotivasi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk dapat berkembang, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memepermudah proses ijin usaha. Langkah yang diambil yaitu dengan mendirikan secara khusus Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu, sehingga diharapakan masyarakat atau investor luar yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya dapat lebih mudah dan hanya membutuhkan waktu yang singkat dalam proses perijinannya, sehingga tidak memerlukan proses birokrasi yang berbelit-belit dan panjang ke kantor walikota, dan selain mudah, cepat, dan transparan, mulai bulan juni kemaren, juga memberikan pelayanan gratis, untuk pengurusan ijin usaha perdagangan, atau SIUP, ABT, trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan TDP.[2]

Namun, dengan didirankanya kantor perizinan ini tentunya bukan tanpa masalah, seperti pemborosan keuangan daerah dan terbukanya peluang KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) di tingkat Street-Level Bureaucrats. Sehingga perlu adanya kajian yang mendalam tentang evaluasi efektifitas pendirian kantor perizinan di Kota Wisata Batu ini.

Berbagai isu dan fenomena pun sering muncul ketika para administrator publik yang berada di Street-Level Bureaucacy berani melakukan tindakan kotor tidak bermoral. Atas nama keluarga dan karib dekat maka proses administrasi pun semakin mudah, demi kelancaran dan kemudahan uang pelicin pun tak jarang untuk dilakukan, demi benefit-cost antara kedua belah pihak, persengkokolan atau kolusi pun sering dilakukan. Misalnya saja kasus Gayus Halomoan Tambunan (30), sebagai pegawai negeri sipil yang hanya golongan III A yang berposisi sebagai Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak, memiliki rekening mencurigakan sebesar 25 miliyar, kasus ini berawal dari pengakuan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji yang buka-bukaan soal praktek makelar kasus (markus) di tubuh kepolisian. Dalam kasus pajak ini Gayus dibidik Polri dengan 3 pasal, yakni pasal penggelapan, pencucian uang, dan korupsi.[3]

Hal-hal yang seperti inilah sebenarnya sangat dikhawatirkan, tidak hanya kasus Gayus Tambunan, tentunya masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa, namun jarang ditindaklanjuti dan seakan ditutup – tutupi. Suatu bahaya laten ketika para aparat penegak hukum di lapangan sering melakukan tindakan kotor, jual beli kasus, tawar-menawar undang-undang dan lain sebagainya, seperti pengurusan SIM, KTP atau surat-surat atau dokumen resmi lainnya.

Memasuki triwulan empat tahun 2011 ini,  kantor pelayanan perijinan terpadau telah meraup pemasukan sebesar Rp 850 juta, untuk realisasi retibusi PAD.  yang berasal dari 403 ijin yang dikeluarkan oleh KPPT.[4] Maka, kami perlu menilai dengan melihat sejauh mana tingkat efektvfitas KPPT Kota Batu yang didirikan terutama tentang sejauh mana tingkat pembangunan, dan untuk meningkatkan profesionalisme, serta citra aparatur pemerintah dalam memperoleh pelayanan perijinan yang prima, yaitu mudah, cepat,dan transparan. Seperti yang disampaikan oleh oleh kepala kantor pelayanan perizinan terpadu, Syamsul Bahri. menurut Syamsul, “kantor perijinan terpadu ini terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. mulai dari merubah bentuk kantor pelayanan, hingga trobosan-trobosan baru dalam memberikan pelayanan.”[5] Hal senada juga diungkapakan oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, “ini merupakan peluang bagi masyarakat Kota Wisata Batu untuk berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.”[6]

Sehinnga, perlunya kami mengkaji lebih dalam, sejauh mana tingkat korelasi antara didirikannya KPPT Kota Batu dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menilai sejauh mana kinerja petugas KPPT dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

 

RUMUSAN MASALAH

            Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

  1. Dengan didirikannya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu, apakah ada dan akan terjadi peluang penyelewengan tugas dan tanggung jawab yang di lakukan administrator publik Street-Level Bureaucrats?
  2. Bagaimana kinerja petugas KPPT dalam melayani masyarakat yang ingin membuka usaha, atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam korelasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat?

 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

  1. TUJUAN PENELITAN

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya.
Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

  1. Mencari tahu sejauh mana tingkat efektivitas Kantor Pelayananan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu terhadap dana yang dikeluarkan dalam proyek pendirian dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
  2. Mencari tahu bagaimana kinerja para petugas KPPT Kota Batu dalam memberikan layanan perijinan usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  3. Melihat perkembangan kota batu khususnya sektor ekonomi dan pariwisata serta melihat kondisi usaha masyarakat setelah didirikannya KPPT Kota Batu.
  4. Berupaya mencari tahu transparasi anggaran pemasukan KPPT Kota Batu yang didapatkan dari perijinan usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terhadap realisasi kegunaan dan pemanfatannya kepada kesejahteraan masyarakat.

 

  1. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini :

  1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah serta pembelajaran, sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai bimbingan dan penyuluhan yang ada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

  1. Bagi Instansi

Sebagai bahan koreksi dan masukan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat dan memberikan/menambah sarana dan prasarana dalam rangka memberikan gairah dalam proses menciptakan iklim usaha yang lebih optimal dan baik.

  1. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk mengambil inisiatif yang lebih tepat dalam proses perijinan, membuka dan mengembangkan usaha kepada Kantor Palayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

 

KERANGKA TEORI

 

  1. Pengertian Efektivitas dan KPPT Kota Batu

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.[7]    Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu adalah tempat khusus untuk masyarakat atau investor luar yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya dapat lebih mudah dan hanya membutuhkan waktu yang singkat dalam proses perijinannya. KPPT Kota Batu merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintahan Kota Batu dalam memberikan pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanpa harus melawati proses birokrasi yang lama dan berbelit-belit sehingga lebih mudah, cepat dan transparan.

 

  1. Landasan Yuridis

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu dibentuk pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Wali Kota Batu  Nomor 180/14/KEP/422.012/2009 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan Kota Batu[8] dan Nomor 180/15/KEP/422.012/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.[9]

KPPT Kota batu Memiliki Missi “MENUJU INSTITUSI PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DAN BERKUALITAS DALAM KINERJA DAN CITRA “.[10] Guna mempercepat pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka mulai Tahun 2010 secara bertahap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan kegiatan pengembangan, implementasi dan optimalisasi TIK dengan target dalam waktu 2 (dua) tahun.[11] . seperti penambahan informasi melalui video tauch screen, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus surat ijin usaha perdagangan, atau SIUP,  ABT, trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar,dan tanda daftar perusahaan, atau TDP, secara gratis.  hal ini dilakukan untuk mendorong mayarakat dalam berusaha.

KPPT Kota Batu yang didirikan bertujuan untuk mengembangkan iklim usaha di kota tersebut sehingga diharapkan dapat mengembangkan perekonomian kota khususnya melalui sektor pariwisata. Hingga saat ini kurang lebih sudah 403 ijin yang di keluarkan oleh KPPT[12], dan banyak diantaranya merupakan ijin dari usaha pariwisata.

 

  1. Landasan Teori
  • Teori Efektivitas

Dalam menilai efektivitas pendirian KPPT Kota Batu diperlukan adanya tinjaun korelasi  mengenai perkembangan kota batu khususnya sektor ekonomi dan pariwisata serta melihat kondisi usaha masyarakat setelah didirikannya KPPT Kota Batu. Apakah menunjukkan adanya peningkatan atau sama-sama saja.

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien(efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut Chester I. Barnar dalam Kebijakan Kinerja Karyawan menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action aremore important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effectiveaction, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it  specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it iseffective or not´.[13] (Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita bolehmengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicaridari kegiatan mempunyai nilai yang lebih pentingdibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, makakegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bilamencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak).

Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untukmenghasilkansejumlah barangatas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilkegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.            [14]

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain :

  1. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;

  1. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya;

  1. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.[15]

Untuk mengetahui efektivitas kinerja sebuah organisasi, diperlukan pengukuran kinerja organisasi tersebut. Pengukuran kinerja yang efektif hendaknya mampu menterjemahkan misi, visi, dan strategi suatu organisasi kedalam tujuan operasional dan ukuran kinerja, baik kinerja keuangan maupun non-keuangan (Joko Susanto dan Siti Resmi, 2003). Pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui sejauh mana karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

 

Efektivitas = Ouput Aktual/Output Target >=1

  • Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas.
  • Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.

Kaitannya dengan permasalahan ini, dengan didirikannya KPPT Kota Batu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dengan mudah, cepat, dan transparan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan untuk meningkatkan profesionalisme, serta citra aparatur pemerintah dan kesemuannya itu, akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat kota wisata Batu.[16] Ternyata dalam pelaksanaan target dan tujuannya selama ini masih jauh dari yang diharpakan. Masih banyak masalah perijinan dan ini menjadi bukti masih kurang maksimalnya KPPT Kota Batu dalam memberikan layanan. Seperti yang dilansir malangnews.com tanggal 17 September 2011 masih ada saja bangunan yang tidak memiliki ijin usaha, misalnya The Paradizo Cluster sebuah  bangunan perumahan di jalan Raya Dadaprejo, perbatasan antara Kota Batu dan Kabupaten Malang ini tidak mengntongi Ijin mendirikan Bangunan (IMB), izin HO, IPPT dan sejumlah perizinan lainnya. Sementara itu, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu  juga menuding bahwa   proyek The Parradizzo Cluster  melanggar sepadan sungai. Pasalnya, pihak pengembang membangun plengsengan setebal 1,5 meter dan sepanjang lebih dari 100 meter di sepadan sungai DAS Brantas di Kota Batu. Pelengsengan dibangun hanya berjarak tidak lebih dari 1 meter dari sepadan sungai. Padahal sesuai aturan, semestinya sepanjang lebih dari 10 meter dari sepadan sungai harus bebas dari berbagai bangunan.[17]

Catatan Malangnews,  pelanggaran proyek tak berizin ini bukan kali pertama ini terjadi.  Kasus pembangunan proyek tanpa mengantongi perizinan ini sudah terjadi berkali-kali. Awal pengerjaan proyek Batu Town Square (Batos) dulu juga serupa. Juga proyek pembangunan sebuah hotel yang belum mengantongi izin tapi tetap melaksanakan pembangunannya. Pelanggaran lainnya adalah  awal pendirian Museum Satwa atau Jatim Park II pada 2009 silam,  juga menuai polemik. Saat itu pihak pengelola menggunakan Air Bawah Tanah (ABT) untuk kebutuhan airnya. Masyarakat di sekitar Museum Satwa menolak keras rencana itu, sementara respon dari Pemkot Batu tidak ada.

Proyek bermasalah lainnya adalah pembangunan Jambu Luwuk Resort pada 2010 silam. Jambu Luwuk Resort menuai protes dari berbagai kelompok pemerati lingkungan karena dibangun di atas bukit yang masuk kawasan rawan bencana. Lokasi proyek menurut pemerhati lingkungan adalah kawasan hutan yang harus dilindungi. Meski demikian, proyek tetap berjalan karena seluruh perizinan dari Pemkot Batu dikantongi oleh investor.[18]

Sama halnya juga yang dilansir seputarindonesia.com tanggal 29 November 2011, setidaknya ada 8 hingga 10 bangunan ruko baru berdiri di Kota Batu, tapi surat pendirian ruko belum lengkap. “Dan pemerintah tetap membiarkan hal itu terjadi”, ungkap anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Punjul Santoso. “Celakanya pemerintah tidak bisa tegas dalam menjatuhkan sanksi atas persoalan itu”, ungkap Punjul.[19] Seperti halnya polemik bangunan ruko di Jalan Raya Beji, Kecamatan Junrejo. Masalahnya, selama ini warga sekitar belum dimintai persetujuan pendirian bangunan yang akan digunakan tempat usaha itu. Padahal proses pengerjaan fisik lima unit ruko di samping barat mesjid Beji itu, sudah sekitar 50 persen. yang menjadi sorot perhatian adalah kondisi dinding ruko yang berhimpitan dengan mihrab masjid yang notabene lebih dulu berdiri yang nantinya dikhawatirkan akan mengganggu ritual sholat. Ketika ditanya tentang IMB, Syamsul Bakri Kepala KPPT mengatakan bahwa ruko tersebut sudah pernah memiliki IMB terbitan 2009, namun KPPT juga meminta mengajukan izin kembali, dengan tujuan melihat bangunan yang dikerjakan ada perubahan ataukah tidak sesuai dengan IMB tahun 2009 yang lalu.[20]  Jelas kondisi seperti ini kelalaian KPPT dalam mengawasi proses ijin IMB sehingga masyarakat menjadi terganggu.

Fakta-fakta inilah yang menunjukkan bahwa sampai saat ini belum efektifnya KPPT yang memilki terobosan dalam pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan transpran kepada masyarakat masih belum terealisasikan secara merata, masih banyak proyek pembangunan yang masih saja mudah untuk mendirikan bangunan namun belum mngantongi ijin usaha.

  • Teori Street-Level Bureaucrats

Dalam menilai efektivitas pendirian KPPT Kota batu, maka kami perlunya menilai sejauh mana tingkat kinerja petugas lapang dalam menjalankan fungsinya, apakah memberikan pelyananan yang baik ataukah ada tindak penyelewengan tugas dan tanggung jawab di dalamnya. Maka jawaban dari sinilah yang nantinya dapat menjelaskan bagaimana tingkat efektifitas didirikannya KPPT Kota Batu. Dalam menjelaskan permasalahan ini kami mengambil landasan melalui teori Street-Level Bureaucrats.

Konsep Street-Level Bureaucrats ini telah diperkenalkan oleh Michael Lipsky pada tahun 1980 bahwa Street-Level Bureaucrats adalah sebagai orang yang “Publik Service secara langsung” dan “Pelaksana dari kebijakan Penguasa”.[21]

Publik Service secara langsung artinya bahwa para birokrat ini yang memberikan pelayanan langsung kepada para customer nya (publik). Contohnya adalah perawat, dokter-dokter praktek, polisi lalulintas, atau aparat birokrasi lainnya yang terjun langsung kepada publik dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan publik dalam batasan aturan lembaga mereka masing-masing.

Lebih lengkapnya, Lipsky mendefinisikan street level bureaucrats sebagai para pekerja pelayanan publik yang berinteraksi secara langsung dengan warga masyarakat yang menjalankan pekerjaan mereka dan mempunyai keleluasaan substansial dalam menjalankan tugasnya tersebut (Shafritz, dkk, 2005: 52), selanjutnya Lipsky menunjukkan bahwa mereka juga harus dilihat sebagai bagian dari komunitas pembuatan kebijakan, karena sebagai pemberi layanan publik, pemberi manfaat dan penjaga ketertiban publik, birokrat level bawah ini sering menjadi kontroversi politik. Biasanya mereka dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari masyarakat. Birokrat level bawah ini menjembatani aspek-aspek konstitusional hubungan antara warga negara dengan negara (pemerintah). Ini artinya, para birokrat level bawah memegang kunci dalam dimensi kewarganegaraan.

Di dalam artikel yang diterbitkan pada tahun 1976, Lipsky berpendapat bahwa untuk memahami secara lebih baik interaksi antara pemerintah dan warganya di tempat di mana pemerintah dan orang tertentu dengan menunjukkan faktor-faktor umum dalam perilaku birokrasi di lapangan ( Parson, 2005: 469). Selanjutnya Parson menunjukkan bahwa ada pola tertentu dalam interaksi ini, bahwa terdapat kontinyunitas yang dapat diamati, yang berada di luar birokrasi individual, dan terdapat kondisi tertentu di lingkungan kerja birokrasi ini yang tampaknya relatif menonjol dalam membentuk interaksi antara birokrat dengan warga negara. Asumsi ini menunjukkan bahwa di lapangan, birokrat/pegawai tidak dapat merespon permintaan pelayanan yang baik dari klien atau masyarakat. Birokrat tingkat lapangan merespon tekanan pekerjaan dengan sedemikian rupa, sehingga betapapun tekanan itu dapat dipahami dan maksudnya baik ini akan dapat menimbulkan efek yang mencoreng citra dan kinerja pemerintah di mata masyarakat. Jika pemerintah dipandang penting oleh warga masyarakat dan memiliki banyak interaksi dengan ”perwakilan-perwakilanya” dan interaksi itu mungkin menimbulkan konsekuensi penting bagi kehidupan mereka, maka akan dibutuhkan desentralisasi kekuasaan. Lipsky merekomendasikan, apapun manfaat ataupun kesulitannya, usulan desentralisasi ini menitikberatkan pada perubahan fundamental dalam lingkungan kerja para birokrat di lapangan (Parson, 2005: 469).[22]

Pelaksana dari kebijakan penguasa bermakna bahwa para birokrat Street-Level yang menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa dan mereka pula yang menguatkan kebijakan yang dikeluarkan. Contoh polisi adalah orang yang bertugas untuk menguatkan Undang-undang atau peraturan pusat maupun peraturan di daerah setempat. Didalam kebijakan terhadap public itu sendiri para birokrat Street-Level dibolehkan untuk membuat keputusan ad hoc dan perubahan dasar. Hal ini terjadi apabila kebijakan dari atas mengalami kerancuan dalam penyampaiannya kepada bawahan, maka para birokrat Street-Level ini diperbolehkan untuk menerjemahkan kebijakan itu sendiri (tetapi yang terjadi adalah penyelewengan dengan penyelewengan sanksi bagi public).

Street-Level Bureaucrats haruslah adil. Street-Level Bureaucrats yang adil akan melaksanakan aturan-aturan dengan saksama, dan menggunakannya pada semua orang, tanpa ada mendiskriminasi oknum terhadap aturan. Contoh seorang Lurah yang sedang memperpanjang KTP, sekretaris di kelurahan tersebut harus memberikan pelayanan dan aturan yang sama dengan yang lain dalam prosedur yang berlaku.

Street-Level Bureaucrats ini harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam menelaah masalah-masalah dan lebih memahami terhadap karakteristik para pelanggan-pelanggan mereka. Dengan ini, Street-Level Bureaucacy lebih memahami apa yang terjadi di masyarakat dalam menjalakan tugasnya (pelaksana kebijakan) dan image dari pemerintahan tersebut tergantung kepada cara penyampaian para birokrat Street-Level ini dan budi bicara mereka terhadap public.

Dalam hal ini, maka petugas lapang pada KPPT Kota Batu harus mennujukkan sikap adil dalam melaksanakan aturan-aturan dengan saksama, dan menggunakannya pada semua orang, tanpa ada mendiskriminasi oknum terhadap aturan tertentu. Jangan sampai terjadi suatu politik kotor, seperti atas nama keluarga dan karib dekat maka proses administrasi pun semakin mudah, demi kelancaran dan kemudahan uang pelicin pun tak jarang untuk dilakukan, demi benefit-cost persengkokolan atau kolusi pun dilakukan.

 

METODE PENELITIAN

            Metodologi penilitian yang akan di pakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sebab tujuan dari penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusuri secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja.[23]  Dengan Metode atau Metodelogi ini, Tim Peneliti dapat menjelaskan bagaimana proses memperoleh data yang mana data ini merupakan jawaban dari pertanyaan dalam permasalahan yang di paparkan.

  1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe kualitatif ,penelitian kualitatif ini yang mana menekankan aspek pengukuran, objektif, ketepatan secara matematis dan statistik. Selain itu, anggapan bahwa realita sosial banyak (multy – fact), holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan memiliki hubungan interaktif.[24]

Maka dari itu Tim Peneliti bermaksud untuk mengungkapkan secara detail dan matematis serta statistik melalui bingkai penelitian kualitatif sehingga dapat menjelaskan secara keseluruhan mengenai judul penelitian yaitu ; “EFEKTIVITAS PENDIRIAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BATU”. Dan memaparkan secaran rinci tentang proses kinerja petugas lapang dan korelasinya antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dilaksanakan.

  1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang kami angkat lokasi penelitian ini terletak di daerah kota Batu dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan januari sampai maret 2012. Selengkapnya dijelaskan pada tabel jadwal kegiatan di lembar selanjutnya.

  1. Fokus dan Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat dan menilai sejauh mana tingkat efektivitas kinerja para petugas KPPT Kota Batu dalam memberikan layanan perijinan usaha, serta melihat perkembangan kota batu khususnya sektor ekonomi dan pariwisata serta kondisi usaha masyarakat setelah didirikannya KPPT Kota Batu terhadap korelasinya antara tujuan dan hasil yang dicapai, serta mencoba menganalisa setiap kesalahan para administrator publik street level Bureaucrats dalam menyelewengkan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya.

Lingkup penelitian dengan demikian berfokus pada Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu, petugas lapang atau administrator publik dan masyarakat Kota Batu serta para para ivestor yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya.

  1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penilitian ini adalah kualitatif, maka data yang dibutuhkan adalah data skunder dan data primer. Data sekunder adalah data terkait dengan substansi penelitian yang telah dipublikasikan ke dalam buku, artikel, internet, media elektronik, majalah dan surat kabar. Data primer adalah berupa hasil wawancara langsung dengan para nara sumber yang dinilai kompeten atau memilki informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjawab pertanyaan peneliti ini, seperti Ketua Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu, petugas lapang KPPT, administrator publik street level Bureaucrats yang bekerja di KPPT, Investor, Kontraktor, Pengusaha dan masyarakat .

Teknik pengumpulan data skunder dilakukan melalui teknik studi kepustakaan. Sedangkan data primer diproleh melalui wawancara serta langsung dengan para nara sumber, para nara sumber dipilih dengan metode snowball sampai informasi yang diproleh dinilai cukup (telah jenuh). Wawancara juga akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya agar diproleh konsistensi alur pikir dan kedalaman informasi yang disampaikan. Pengecekan pada pihak ketiga (trianggulasi) dalam hal ini perlu dilakukan untuk menghindari informasi yang bias.

  1. Teknik Analisa Data

Menurut Merriam, Marshall dan Roman, serta Cresswell, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data dilakukan dalam suatu proses yang simultan. Untuk itu menurut Schaltzman dan Straus, analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan membuat klasifikasi tehadap benda-benda, orang-orang, atau kejadian-kejadian, kepemilikan yang menjadi karakter.

Berdasarkan hal itu maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang diproleh untuk kemudian dikaitkan satu dan lainnya sehingga diproleh suatu rangkaian analisis yang rinci dan sistematis. Teknik analisis data dilakukan dengan demikian baik dari sisi induksi ke deduksi dan sebaliknya. Induksi di sini berarti analisis dilakukan berangkat dari informasi yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik menarik kesimpulan secara umum. Sedangkan deduktif, analisis dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hal ini bisa dilakukan seperti, diantara sumber-sumber skunder yang kami dapat akan kami kaitkan dengan sumber primer yang kami teliti di lapangan. Begitu juga sebaliknya diantara informasi yang kami dapat dari sumber primer apakah sesuai dengan sumber skunder yang dituliskan media atau surat kabar misalnya. Teknis analisis data dari sisi induksi yaitu dengan cara pengambilan data dengan cara wawancara tentang isu-isu dan permasalahan KPPT di lapangan dan menyimpulkannya dalam bentuk rangkuman yang bersifat umum, yang berangkat dari peristiwa – pristiwa kemudian ke sbuah teori – teori. Sedangkan teknis analasis yang deduksi dengan cara mengambil wacana dan informasi yang beredar di masyarakat, media massa, internet dan lain sebagainya yang bersifat umum dengan meniliti bukti di lapangan secara mendetail sehingga nantinya ditarik kesimpulan yang bersifat spesifik dan khusus, yang berangkat dari teori-teori dan kemudian pristiwa-pristiwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JADWAL KEGIATAN

 

 

URAIAN KEGIATAN

 

BULAN

(2011 – 2012)

DESEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MARET

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 
Studi Kepustakaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penulisan Proposal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Survey lapangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pengamatan/

Observasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pengumpulan Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perancangan hasil penelitian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penulisan Laporan Akhir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Prawirosentono, Suyadi, 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun. Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia, , Yogyakarta, BPFE.

Shafritz, Jay M.; Russel, E.W., 2005, Introducing Public Administration, New York, Longman.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu.

Keputusan Walikota Batu  Nomor 180/14/KEP/422.012/2009 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan Kota Batu. Dari laman web:   http://jdih.jatimprov.go.id/kotabatu/index.php?option=com_remository&Itemid=71&func=startdown&id=3516

Keputusan Walikota Nomor 180/15/KEP/422.012/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu. Dari laman web: http://jdih.jatimprov.go.id/kotabatu/index.php?option=com_remository&Itemid=71&func=startdown&id=3517

http://www.amazon.com/Street-Bureaucracy-Publications-Russell-foundation

http://www.batukota.go.id/berita/kim/layanan-prima-kantor-perijinan-kota-wisata.html

http://nasional.vivanews.com/news/read/138614-sepak_terjang_gayus_tambunan

http://www.kotawisatabatu.com/wisata/132-melayani-melindungi-wisatawan-demi-pengembangan-wisata-batu

http://www.kotawisatabatu.com/wisata/132-melayani-melindungi-wisatawan-demi-pengembangan-wisata-batu

http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/

http://www.kppt.batukota.go.id/statis-2-visidanmisi.html

http://www.kppt.batukota.go.id/statis-1-profil.html

http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html

http://malangnews.com/batu/the-paradizo-cluster-proyek-tidak-berizin

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/447299

http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40042:perizinan-ruko-beji-dipersoalkan&catid=47:agropolitan&Itemid=75

http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy

http://tridasabrina.blogspot.com/2011/07/tinjauan-pustaka-implementasi-kebijakan.html

 


[1] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu

[4] Op.,cit

[12] Lot.,cit

[13] Prawirosentono, Suyadi, 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun. Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia, BPFE, Jogjakarta. Halaman 27

[23] Prof. Dr. Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, hal 1 – 2

[24] Ibid., hal 12-13