Latest Entries »

Proposal Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial

Dosen Pengampu : Fathur Rahman

Oleh :

                        Hikmawan Syahputa                  105120600111003

Amirul Mukmin                            105120600111005

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2011

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN

 

Proposal Skripsi dengan judul

EFEKTIVITAS PENDIRIAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KOTA BATU

 

Yang diajukan oleh:

                                    Hikmawan Syahputra                       Amirul Mukmin

                                    NIM: 105120600111003         NIM: 105120600111005

 

 

            Telah disetujui oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Unuversitas Brawijaya Malang dengan dosen pembimbing:

1. …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

 

                                                                        Malang, tanggal……………………

                                                                        Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

 

 

                                                                        Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, PhD                                   

 

DAFTAR ISI

 

Lembar Persetujuan                                                                                                   i

Daftar Isi                                                                                                                     ii

Latar Belakang                                                                                                                        1

Rumusan Masalah                                                                                                      3

Tujuan dan Kegunaan                                                                                                 3

Kerangka Teori                                                                                                           5

  1. Pengertian Efektivitas dan KPPT Kota Batu                                                    5
  2. Landasan Yuridis                                                                                             5
  3. Landasan Teori                                                                                               6

Metode Penelitian                                                                                                      13

  1. Tipe Penelitian                                                                                                13
  2. Lokasi dan Waktu Penelitian                                                                          14
  3. Fokus dan Lingkup Penelitian                                                                         14
  4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data                                                     14
  5. Teknis Analisis Data                                                                                        15

Jadwal Kegiatan                                                                                                          17

Daftar Pustaka                                                                                                                        18

 

 

 

 

EFEKTIVITAS PENDIRIAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KOTA BATU

 

LATAR BELAKANG

            Sebagai kota yang baru terbentuk di tahun 2001 dari pemekaran kabupaten Malang[1], Kota Batu tentunya memiliki cita-cita untuk segera mampu berperan dalam kelayakan dan persaingan sebagai sebuah kota, salah satunya adalah membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata. Berbagai upaya pun dilakukan termasuk meningkat sektor pariwisata dan pertanian, serta menarik investor luar untuk menanamkan modalnya demi membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Selain itu, pemerintahan kota Batu yang dipimpin walikota, bapak Eddy Rumpoko juga berusaha untuk mengajak dan memotivasi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk dapat berkembang, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memepermudah proses ijin usaha. Langkah yang diambil yaitu dengan mendirikan secara khusus Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu, sehingga diharapakan masyarakat atau investor luar yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya dapat lebih mudah dan hanya membutuhkan waktu yang singkat dalam proses perijinannya, sehingga tidak memerlukan proses birokrasi yang berbelit-belit dan panjang ke kantor walikota, dan selain mudah, cepat, dan transparan, mulai bulan juni kemaren, juga memberikan pelayanan gratis, untuk pengurusan ijin usaha perdagangan, atau SIUP, ABT, trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan TDP.[2]

Namun, dengan didirankanya kantor perizinan ini tentunya bukan tanpa masalah, seperti pemborosan keuangan daerah dan terbukanya peluang KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) di tingkat Street-Level Bureaucrats. Sehingga perlu adanya kajian yang mendalam tentang evaluasi efektifitas pendirian kantor perizinan di Kota Wisata Batu ini.

Berbagai isu dan fenomena pun sering muncul ketika para administrator publik yang berada di Street-Level Bureaucacy berani melakukan tindakan kotor tidak bermoral. Atas nama keluarga dan karib dekat maka proses administrasi pun semakin mudah, demi kelancaran dan kemudahan uang pelicin pun tak jarang untuk dilakukan, demi benefit-cost antara kedua belah pihak, persengkokolan atau kolusi pun sering dilakukan. Misalnya saja kasus Gayus Halomoan Tambunan (30), sebagai pegawai negeri sipil yang hanya golongan III A yang berposisi sebagai Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak, memiliki rekening mencurigakan sebesar 25 miliyar, kasus ini berawal dari pengakuan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji yang buka-bukaan soal praktek makelar kasus (markus) di tubuh kepolisian. Dalam kasus pajak ini Gayus dibidik Polri dengan 3 pasal, yakni pasal penggelapan, pencucian uang, dan korupsi.[3]

Hal-hal yang seperti inilah sebenarnya sangat dikhawatirkan, tidak hanya kasus Gayus Tambunan, tentunya masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa, namun jarang ditindaklanjuti dan seakan ditutup – tutupi. Suatu bahaya laten ketika para aparat penegak hukum di lapangan sering melakukan tindakan kotor, jual beli kasus, tawar-menawar undang-undang dan lain sebagainya, seperti pengurusan SIM, KTP atau surat-surat atau dokumen resmi lainnya.

Memasuki triwulan empat tahun 2011 ini,  kantor pelayanan perijinan terpadau telah meraup pemasukan sebesar Rp 850 juta, untuk realisasi retibusi PAD.  yang berasal dari 403 ijin yang dikeluarkan oleh KPPT.[4] Maka, kami perlu menilai dengan melihat sejauh mana tingkat efektvfitas KPPT Kota Batu yang didirikan terutama tentang sejauh mana tingkat pembangunan, dan untuk meningkatkan profesionalisme, serta citra aparatur pemerintah dalam memperoleh pelayanan perijinan yang prima, yaitu mudah, cepat,dan transparan. Seperti yang disampaikan oleh oleh kepala kantor pelayanan perizinan terpadu, Syamsul Bahri. menurut Syamsul, “kantor perijinan terpadu ini terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. mulai dari merubah bentuk kantor pelayanan, hingga trobosan-trobosan baru dalam memberikan pelayanan.”[5] Hal senada juga diungkapakan oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, “ini merupakan peluang bagi masyarakat Kota Wisata Batu untuk berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.”[6]

Sehinnga, perlunya kami mengkaji lebih dalam, sejauh mana tingkat korelasi antara didirikannya KPPT Kota Batu dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menilai sejauh mana kinerja petugas KPPT dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

 

RUMUSAN MASALAH

            Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

  1. Dengan didirikannya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu, apakah ada dan akan terjadi peluang penyelewengan tugas dan tanggung jawab yang di lakukan administrator publik Street-Level Bureaucrats?
  2. Bagaimana kinerja petugas KPPT dalam melayani masyarakat yang ingin membuka usaha, atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam korelasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat?

 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

  1. TUJUAN PENELITAN

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya.
Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

  1. Mencari tahu sejauh mana tingkat efektivitas Kantor Pelayananan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu terhadap dana yang dikeluarkan dalam proyek pendirian dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
  2. Mencari tahu bagaimana kinerja para petugas KPPT Kota Batu dalam memberikan layanan perijinan usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  3. Melihat perkembangan kota batu khususnya sektor ekonomi dan pariwisata serta melihat kondisi usaha masyarakat setelah didirikannya KPPT Kota Batu.
  4. Berupaya mencari tahu transparasi anggaran pemasukan KPPT Kota Batu yang didapatkan dari perijinan usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terhadap realisasi kegunaan dan pemanfatannya kepada kesejahteraan masyarakat.

 

  1. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini :

  1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah serta pembelajaran, sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai bimbingan dan penyuluhan yang ada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

  1. Bagi Instansi

Sebagai bahan koreksi dan masukan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat dan memberikan/menambah sarana dan prasarana dalam rangka memberikan gairah dalam proses menciptakan iklim usaha yang lebih optimal dan baik.

  1. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk mengambil inisiatif yang lebih tepat dalam proses perijinan, membuka dan mengembangkan usaha kepada Kantor Palayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

 

KERANGKA TEORI

 

  1. Pengertian Efektivitas dan KPPT Kota Batu

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.[7]    Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu adalah tempat khusus untuk masyarakat atau investor luar yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya dapat lebih mudah dan hanya membutuhkan waktu yang singkat dalam proses perijinannya. KPPT Kota Batu merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintahan Kota Batu dalam memberikan pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanpa harus melawati proses birokrasi yang lama dan berbelit-belit sehingga lebih mudah, cepat dan transparan.

 

  1. Landasan Yuridis

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu dibentuk pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Wali Kota Batu  Nomor 180/14/KEP/422.012/2009 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan Kota Batu[8] dan Nomor 180/15/KEP/422.012/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.[9]

KPPT Kota batu Memiliki Missi “MENUJU INSTITUSI PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DAN BERKUALITAS DALAM KINERJA DAN CITRA “.[10] Guna mempercepat pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka mulai Tahun 2010 secara bertahap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan kegiatan pengembangan, implementasi dan optimalisasi TIK dengan target dalam waktu 2 (dua) tahun.[11] . seperti penambahan informasi melalui video tauch screen, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus surat ijin usaha perdagangan, atau SIUP,  ABT, trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar,dan tanda daftar perusahaan, atau TDP, secara gratis.  hal ini dilakukan untuk mendorong mayarakat dalam berusaha.

KPPT Kota Batu yang didirikan bertujuan untuk mengembangkan iklim usaha di kota tersebut sehingga diharapkan dapat mengembangkan perekonomian kota khususnya melalui sektor pariwisata. Hingga saat ini kurang lebih sudah 403 ijin yang di keluarkan oleh KPPT[12], dan banyak diantaranya merupakan ijin dari usaha pariwisata.

 

  1. Landasan Teori
  • Teori Efektivitas

Dalam menilai efektivitas pendirian KPPT Kota Batu diperlukan adanya tinjaun korelasi  mengenai perkembangan kota batu khususnya sektor ekonomi dan pariwisata serta melihat kondisi usaha masyarakat setelah didirikannya KPPT Kota Batu. Apakah menunjukkan adanya peningkatan atau sama-sama saja.

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien(efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut Chester I. Barnar dalam Kebijakan Kinerja Karyawan menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action aremore important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effectiveaction, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it  specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it iseffective or not´.[13] (Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita bolehmengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicaridari kegiatan mempunyai nilai yang lebih pentingdibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, makakegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bilamencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak).

Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untukmenghasilkansejumlah barangatas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilkegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.            [14]

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain :

  1. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;

  1. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya;

  1. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.[15]

Untuk mengetahui efektivitas kinerja sebuah organisasi, diperlukan pengukuran kinerja organisasi tersebut. Pengukuran kinerja yang efektif hendaknya mampu menterjemahkan misi, visi, dan strategi suatu organisasi kedalam tujuan operasional dan ukuran kinerja, baik kinerja keuangan maupun non-keuangan (Joko Susanto dan Siti Resmi, 2003). Pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui sejauh mana karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

 

Efektivitas = Ouput Aktual/Output Target >=1

  • Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas.
  • Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.

Kaitannya dengan permasalahan ini, dengan didirikannya KPPT Kota Batu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dengan mudah, cepat, dan transparan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan untuk meningkatkan profesionalisme, serta citra aparatur pemerintah dan kesemuannya itu, akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat kota wisata Batu.[16] Ternyata dalam pelaksanaan target dan tujuannya selama ini masih jauh dari yang diharpakan. Masih banyak masalah perijinan dan ini menjadi bukti masih kurang maksimalnya KPPT Kota Batu dalam memberikan layanan. Seperti yang dilansir malangnews.com tanggal 17 September 2011 masih ada saja bangunan yang tidak memiliki ijin usaha, misalnya The Paradizo Cluster sebuah  bangunan perumahan di jalan Raya Dadaprejo, perbatasan antara Kota Batu dan Kabupaten Malang ini tidak mengntongi Ijin mendirikan Bangunan (IMB), izin HO, IPPT dan sejumlah perizinan lainnya. Sementara itu, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu  juga menuding bahwa   proyek The Parradizzo Cluster  melanggar sepadan sungai. Pasalnya, pihak pengembang membangun plengsengan setebal 1,5 meter dan sepanjang lebih dari 100 meter di sepadan sungai DAS Brantas di Kota Batu. Pelengsengan dibangun hanya berjarak tidak lebih dari 1 meter dari sepadan sungai. Padahal sesuai aturan, semestinya sepanjang lebih dari 10 meter dari sepadan sungai harus bebas dari berbagai bangunan.[17]

Catatan Malangnews,  pelanggaran proyek tak berizin ini bukan kali pertama ini terjadi.  Kasus pembangunan proyek tanpa mengantongi perizinan ini sudah terjadi berkali-kali. Awal pengerjaan proyek Batu Town Square (Batos) dulu juga serupa. Juga proyek pembangunan sebuah hotel yang belum mengantongi izin tapi tetap melaksanakan pembangunannya. Pelanggaran lainnya adalah  awal pendirian Museum Satwa atau Jatim Park II pada 2009 silam,  juga menuai polemik. Saat itu pihak pengelola menggunakan Air Bawah Tanah (ABT) untuk kebutuhan airnya. Masyarakat di sekitar Museum Satwa menolak keras rencana itu, sementara respon dari Pemkot Batu tidak ada.

Proyek bermasalah lainnya adalah pembangunan Jambu Luwuk Resort pada 2010 silam. Jambu Luwuk Resort menuai protes dari berbagai kelompok pemerati lingkungan karena dibangun di atas bukit yang masuk kawasan rawan bencana. Lokasi proyek menurut pemerhati lingkungan adalah kawasan hutan yang harus dilindungi. Meski demikian, proyek tetap berjalan karena seluruh perizinan dari Pemkot Batu dikantongi oleh investor.[18]

Sama halnya juga yang dilansir seputarindonesia.com tanggal 29 November 2011, setidaknya ada 8 hingga 10 bangunan ruko baru berdiri di Kota Batu, tapi surat pendirian ruko belum lengkap. “Dan pemerintah tetap membiarkan hal itu terjadi”, ungkap anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Punjul Santoso. “Celakanya pemerintah tidak bisa tegas dalam menjatuhkan sanksi atas persoalan itu”, ungkap Punjul.[19] Seperti halnya polemik bangunan ruko di Jalan Raya Beji, Kecamatan Junrejo. Masalahnya, selama ini warga sekitar belum dimintai persetujuan pendirian bangunan yang akan digunakan tempat usaha itu. Padahal proses pengerjaan fisik lima unit ruko di samping barat mesjid Beji itu, sudah sekitar 50 persen. yang menjadi sorot perhatian adalah kondisi dinding ruko yang berhimpitan dengan mihrab masjid yang notabene lebih dulu berdiri yang nantinya dikhawatirkan akan mengganggu ritual sholat. Ketika ditanya tentang IMB, Syamsul Bakri Kepala KPPT mengatakan bahwa ruko tersebut sudah pernah memiliki IMB terbitan 2009, namun KPPT juga meminta mengajukan izin kembali, dengan tujuan melihat bangunan yang dikerjakan ada perubahan ataukah tidak sesuai dengan IMB tahun 2009 yang lalu.[20]  Jelas kondisi seperti ini kelalaian KPPT dalam mengawasi proses ijin IMB sehingga masyarakat menjadi terganggu.

Fakta-fakta inilah yang menunjukkan bahwa sampai saat ini belum efektifnya KPPT yang memilki terobosan dalam pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan transpran kepada masyarakat masih belum terealisasikan secara merata, masih banyak proyek pembangunan yang masih saja mudah untuk mendirikan bangunan namun belum mngantongi ijin usaha.

  • Teori Street-Level Bureaucrats

Dalam menilai efektivitas pendirian KPPT Kota batu, maka kami perlunya menilai sejauh mana tingkat kinerja petugas lapang dalam menjalankan fungsinya, apakah memberikan pelyananan yang baik ataukah ada tindak penyelewengan tugas dan tanggung jawab di dalamnya. Maka jawaban dari sinilah yang nantinya dapat menjelaskan bagaimana tingkat efektifitas didirikannya KPPT Kota Batu. Dalam menjelaskan permasalahan ini kami mengambil landasan melalui teori Street-Level Bureaucrats.

Konsep Street-Level Bureaucrats ini telah diperkenalkan oleh Michael Lipsky pada tahun 1980 bahwa Street-Level Bureaucrats adalah sebagai orang yang “Publik Service secara langsung” dan “Pelaksana dari kebijakan Penguasa”.[21]

Publik Service secara langsung artinya bahwa para birokrat ini yang memberikan pelayanan langsung kepada para customer nya (publik). Contohnya adalah perawat, dokter-dokter praktek, polisi lalulintas, atau aparat birokrasi lainnya yang terjun langsung kepada publik dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan publik dalam batasan aturan lembaga mereka masing-masing.

Lebih lengkapnya, Lipsky mendefinisikan street level bureaucrats sebagai para pekerja pelayanan publik yang berinteraksi secara langsung dengan warga masyarakat yang menjalankan pekerjaan mereka dan mempunyai keleluasaan substansial dalam menjalankan tugasnya tersebut (Shafritz, dkk, 2005: 52), selanjutnya Lipsky menunjukkan bahwa mereka juga harus dilihat sebagai bagian dari komunitas pembuatan kebijakan, karena sebagai pemberi layanan publik, pemberi manfaat dan penjaga ketertiban publik, birokrat level bawah ini sering menjadi kontroversi politik. Biasanya mereka dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari masyarakat. Birokrat level bawah ini menjembatani aspek-aspek konstitusional hubungan antara warga negara dengan negara (pemerintah). Ini artinya, para birokrat level bawah memegang kunci dalam dimensi kewarganegaraan.

Di dalam artikel yang diterbitkan pada tahun 1976, Lipsky berpendapat bahwa untuk memahami secara lebih baik interaksi antara pemerintah dan warganya di tempat di mana pemerintah dan orang tertentu dengan menunjukkan faktor-faktor umum dalam perilaku birokrasi di lapangan ( Parson, 2005: 469). Selanjutnya Parson menunjukkan bahwa ada pola tertentu dalam interaksi ini, bahwa terdapat kontinyunitas yang dapat diamati, yang berada di luar birokrasi individual, dan terdapat kondisi tertentu di lingkungan kerja birokrasi ini yang tampaknya relatif menonjol dalam membentuk interaksi antara birokrat dengan warga negara. Asumsi ini menunjukkan bahwa di lapangan, birokrat/pegawai tidak dapat merespon permintaan pelayanan yang baik dari klien atau masyarakat. Birokrat tingkat lapangan merespon tekanan pekerjaan dengan sedemikian rupa, sehingga betapapun tekanan itu dapat dipahami dan maksudnya baik ini akan dapat menimbulkan efek yang mencoreng citra dan kinerja pemerintah di mata masyarakat. Jika pemerintah dipandang penting oleh warga masyarakat dan memiliki banyak interaksi dengan ”perwakilan-perwakilanya” dan interaksi itu mungkin menimbulkan konsekuensi penting bagi kehidupan mereka, maka akan dibutuhkan desentralisasi kekuasaan. Lipsky merekomendasikan, apapun manfaat ataupun kesulitannya, usulan desentralisasi ini menitikberatkan pada perubahan fundamental dalam lingkungan kerja para birokrat di lapangan (Parson, 2005: 469).[22]

Pelaksana dari kebijakan penguasa bermakna bahwa para birokrat Street-Level yang menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa dan mereka pula yang menguatkan kebijakan yang dikeluarkan. Contoh polisi adalah orang yang bertugas untuk menguatkan Undang-undang atau peraturan pusat maupun peraturan di daerah setempat. Didalam kebijakan terhadap public itu sendiri para birokrat Street-Level dibolehkan untuk membuat keputusan ad hoc dan perubahan dasar. Hal ini terjadi apabila kebijakan dari atas mengalami kerancuan dalam penyampaiannya kepada bawahan, maka para birokrat Street-Level ini diperbolehkan untuk menerjemahkan kebijakan itu sendiri (tetapi yang terjadi adalah penyelewengan dengan penyelewengan sanksi bagi public).

Street-Level Bureaucrats haruslah adil. Street-Level Bureaucrats yang adil akan melaksanakan aturan-aturan dengan saksama, dan menggunakannya pada semua orang, tanpa ada mendiskriminasi oknum terhadap aturan. Contoh seorang Lurah yang sedang memperpanjang KTP, sekretaris di kelurahan tersebut harus memberikan pelayanan dan aturan yang sama dengan yang lain dalam prosedur yang berlaku.

Street-Level Bureaucrats ini harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam menelaah masalah-masalah dan lebih memahami terhadap karakteristik para pelanggan-pelanggan mereka. Dengan ini, Street-Level Bureaucacy lebih memahami apa yang terjadi di masyarakat dalam menjalakan tugasnya (pelaksana kebijakan) dan image dari pemerintahan tersebut tergantung kepada cara penyampaian para birokrat Street-Level ini dan budi bicara mereka terhadap public.

Dalam hal ini, maka petugas lapang pada KPPT Kota Batu harus mennujukkan sikap adil dalam melaksanakan aturan-aturan dengan saksama, dan menggunakannya pada semua orang, tanpa ada mendiskriminasi oknum terhadap aturan tertentu. Jangan sampai terjadi suatu politik kotor, seperti atas nama keluarga dan karib dekat maka proses administrasi pun semakin mudah, demi kelancaran dan kemudahan uang pelicin pun tak jarang untuk dilakukan, demi benefit-cost persengkokolan atau kolusi pun dilakukan.

 

METODE PENELITIAN

            Metodologi penilitian yang akan di pakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sebab tujuan dari penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusuri secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja.[23]  Dengan Metode atau Metodelogi ini, Tim Peneliti dapat menjelaskan bagaimana proses memperoleh data yang mana data ini merupakan jawaban dari pertanyaan dalam permasalahan yang di paparkan.

  1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe kualitatif ,penelitian kualitatif ini yang mana menekankan aspek pengukuran, objektif, ketepatan secara matematis dan statistik. Selain itu, anggapan bahwa realita sosial banyak (multy – fact), holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan memiliki hubungan interaktif.[24]

Maka dari itu Tim Peneliti bermaksud untuk mengungkapkan secara detail dan matematis serta statistik melalui bingkai penelitian kualitatif sehingga dapat menjelaskan secara keseluruhan mengenai judul penelitian yaitu ; “EFEKTIVITAS PENDIRIAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BATU”. Dan memaparkan secaran rinci tentang proses kinerja petugas lapang dan korelasinya antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dilaksanakan.

  1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang kami angkat lokasi penelitian ini terletak di daerah kota Batu dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan januari sampai maret 2012. Selengkapnya dijelaskan pada tabel jadwal kegiatan di lembar selanjutnya.

  1. Fokus dan Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat dan menilai sejauh mana tingkat efektivitas kinerja para petugas KPPT Kota Batu dalam memberikan layanan perijinan usaha, serta melihat perkembangan kota batu khususnya sektor ekonomi dan pariwisata serta kondisi usaha masyarakat setelah didirikannya KPPT Kota Batu terhadap korelasinya antara tujuan dan hasil yang dicapai, serta mencoba menganalisa setiap kesalahan para administrator publik street level Bureaucrats dalam menyelewengkan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya.

Lingkup penelitian dengan demikian berfokus pada Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu, petugas lapang atau administrator publik dan masyarakat Kota Batu serta para para ivestor yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya.

  1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penilitian ini adalah kualitatif, maka data yang dibutuhkan adalah data skunder dan data primer. Data sekunder adalah data terkait dengan substansi penelitian yang telah dipublikasikan ke dalam buku, artikel, internet, media elektronik, majalah dan surat kabar. Data primer adalah berupa hasil wawancara langsung dengan para nara sumber yang dinilai kompeten atau memilki informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjawab pertanyaan peneliti ini, seperti Ketua Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu, petugas lapang KPPT, administrator publik street level Bureaucrats yang bekerja di KPPT, Investor, Kontraktor, Pengusaha dan masyarakat .

Teknik pengumpulan data skunder dilakukan melalui teknik studi kepustakaan. Sedangkan data primer diproleh melalui wawancara serta langsung dengan para nara sumber, para nara sumber dipilih dengan metode snowball sampai informasi yang diproleh dinilai cukup (telah jenuh). Wawancara juga akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya agar diproleh konsistensi alur pikir dan kedalaman informasi yang disampaikan. Pengecekan pada pihak ketiga (trianggulasi) dalam hal ini perlu dilakukan untuk menghindari informasi yang bias.

  1. Teknik Analisa Data

Menurut Merriam, Marshall dan Roman, serta Cresswell, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data dilakukan dalam suatu proses yang simultan. Untuk itu menurut Schaltzman dan Straus, analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan membuat klasifikasi tehadap benda-benda, orang-orang, atau kejadian-kejadian, kepemilikan yang menjadi karakter.

Berdasarkan hal itu maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang diproleh untuk kemudian dikaitkan satu dan lainnya sehingga diproleh suatu rangkaian analisis yang rinci dan sistematis. Teknik analisis data dilakukan dengan demikian baik dari sisi induksi ke deduksi dan sebaliknya. Induksi di sini berarti analisis dilakukan berangkat dari informasi yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik menarik kesimpulan secara umum. Sedangkan deduktif, analisis dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hal ini bisa dilakukan seperti, diantara sumber-sumber skunder yang kami dapat akan kami kaitkan dengan sumber primer yang kami teliti di lapangan. Begitu juga sebaliknya diantara informasi yang kami dapat dari sumber primer apakah sesuai dengan sumber skunder yang dituliskan media atau surat kabar misalnya. Teknis analisis data dari sisi induksi yaitu dengan cara pengambilan data dengan cara wawancara tentang isu-isu dan permasalahan KPPT di lapangan dan menyimpulkannya dalam bentuk rangkuman yang bersifat umum, yang berangkat dari peristiwa – pristiwa kemudian ke sbuah teori – teori. Sedangkan teknis analasis yang deduksi dengan cara mengambil wacana dan informasi yang beredar di masyarakat, media massa, internet dan lain sebagainya yang bersifat umum dengan meniliti bukti di lapangan secara mendetail sehingga nantinya ditarik kesimpulan yang bersifat spesifik dan khusus, yang berangkat dari teori-teori dan kemudian pristiwa-pristiwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JADWAL KEGIATAN

 

 

URAIAN KEGIATAN

 

BULAN

(2011 – 2012)

DESEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MARET

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 
Studi Kepustakaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penulisan Proposal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Survey lapangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pengamatan/

Observasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pengumpulan Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perancangan hasil penelitian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penulisan Laporan Akhir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Prawirosentono, Suyadi, 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun. Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia, , Yogyakarta, BPFE.

Shafritz, Jay M.; Russel, E.W., 2005, Introducing Public Administration, New York, Longman.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu.

Keputusan Walikota Batu  Nomor 180/14/KEP/422.012/2009 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan Kota Batu. Dari laman web:   http://jdih.jatimprov.go.id/kotabatu/index.php?option=com_remository&Itemid=71&func=startdown&id=3516

Keputusan Walikota Nomor 180/15/KEP/422.012/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu. Dari laman web: http://jdih.jatimprov.go.id/kotabatu/index.php?option=com_remository&Itemid=71&func=startdown&id=3517

http://www.amazon.com/Street-Bureaucracy-Publications-Russell-foundation

http://www.batukota.go.id/berita/kim/layanan-prima-kantor-perijinan-kota-wisata.html

http://nasional.vivanews.com/news/read/138614-sepak_terjang_gayus_tambunan

http://www.kotawisatabatu.com/wisata/132-melayani-melindungi-wisatawan-demi-pengembangan-wisata-batu

http://www.kotawisatabatu.com/wisata/132-melayani-melindungi-wisatawan-demi-pengembangan-wisata-batu

http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/

http://www.kppt.batukota.go.id/statis-2-visidanmisi.html

http://www.kppt.batukota.go.id/statis-1-profil.html

http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html

http://malangnews.com/batu/the-paradizo-cluster-proyek-tidak-berizin

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/447299

http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40042:perizinan-ruko-beji-dipersoalkan&catid=47:agropolitan&Itemid=75

http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy

http://tridasabrina.blogspot.com/2011/07/tinjauan-pustaka-implementasi-kebijakan.html

 


[1] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu

[4] Op.,cit

[12] Lot.,cit

[13] Prawirosentono, Suyadi, 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun. Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia, BPFE, Jogjakarta. Halaman 27

[23] Prof. Dr. Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, hal 1 – 2

[24] Ibid., hal 12-13

PARLEMENTER VS PRESIDENSIAL

Sebelumnya saya memilih manakah di antara system pemerintahan yang terbaik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian, kelebihan dan kekurangan dari kedua system tersebut. Yang nantinya dari penjelasan tersebut dapat menarik garis besar dari keduanya.

 

I. Sistem PARLEMENTER

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

 

I.I Ciri Umum.

a. Sistem parlementer bisa terjadi pada negara berbentuk republik ataupun kerajaan (monarkhi parlementer).

 
b. Dalam sistem parlementer fungsi kepala negara terpisah dengan kepala pemerintahan.
c. Kepala Negara (KN) bisa seorang Kaisar, Raja/Ratu, Syah, Sultan (monarkhi), atau Presiden (republik). KN adalah simbol representasi negara yang tidak memiliki kewenangan eksekutif, selain hak tertentu yang bersifat kenegaraan.
d. Kekuasaan pemerintahan adanya di parlemen. Maka, dalam sistem parlementer, obyek utama yang diperebutkan adalah parlemen.
e. Karena jumlah anggota parlemen banyak (biasanya ratusan), untuk dapat menguasai suara parlemen diperlukan kelompok yang biasa direpresentasikan oleh partai.


f.
Yang menguasai parlemen adalah apabila bisa menguasai suara parlemen sekurang-kurangnya, 50% + 1 , agar partai pemenang bisa melaksanakan program-programnya (melalui dan berdasarkan undang-undang).
g. Peran partai dominan, oleh karenanya sistem parlementer biasa disebut “Sistem Tradisi Partai Kuat”. (Bambang Cipto, 1996: 11)

1.2. Proses Pembentukan Pemerintahan (melalui pemilu).

a. Partai-partai, melalui kader-kadernya (caleg), berkampanye menawarkan visi, misi, dan program partai, yakni tentang apa yang akan dilakukan pemerintah apabila partainya menang pemilu.
b. Konstituen memilih partai yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Pilihan konstituen atas tawaran partai pemenang adalah “Kontrak Sosial” (Rousseau) sistem parlementer. (Tidak dikenal istilah “Kontrak Politik”).
c. Partai pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Apabila suara partai pemenang < 50% + 1, maka diperlukan koalisi. Istilah “koalisi” hanya dikenal dalam sistem parlementer!
d. Partai pemenang (melalui parlemen) membentuk pemerintahan (Kabinet Parlementer) diketuai perdana menteri (PM) selaku kepala pemerintahan (KP). Kabinet bertanggung jawab pada parlemen.
*Catatan:
Karena yang berjanji partai (bukan perorangan) maka penanggung jawab partai otomatis menjabata PM.
e. Partai pemenang disebut partai pemerintah (PP). Partai yang tidak memerintah menempatkan diri sebagai partai oposisi (PO), atau memilih netral.
f. Apabila perolehan suara legislatif <50% + 1, partai pemenang perlu membentuk koalisi (kabinet koalisi). Konsekuensinya menteri kabinet bertanggung jawab pada partai.
g. “Mosi Tidak Percaya” adalah pencabutan mandat kabinet oleh parlemen, artinya kabinet tidak lagi memiliki legitimasi. Kabinet harus mengembalikan mandat pada parlemen. Demikian pula parlemen. Lembaga tersebut juga tidak lagi memiliki legitimasi, dan parlemen pun harus bubar. Pembubaran parlemen dilakukan oleh Kepala Negara (raja, ratu, kaisar, sultan, presiden). Kabinet baru hanya bisa dibentuk setelah pemilu baru (pemilu sela, bukan dari hasil pemilu lama).
h. Parlemen & kabinet (legislatif & eksekutif) adalah faktor variabel.

1.3 Keunggulan & Kekurangan

  • Rakyat memiliki pengaruh yang besar terhadap politik negara
  • Apabila ada kebijakan pemerintah yang menyimpang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh parlemen
  • Prinsip demokrasi benar-benar dapat dilaksanakan
  • Sulitnya dukungan berbagai partai politik dari parlemen untuk menjaga kestabilan kabinet
  • Sering terjadi krisis kabinet yang mengakibatkan situasi politik goyah

 

II. Sistem PRESIDENSIAL

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

  • Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
  • Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
  • Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

 

2.1 Ciri Umum.

a. Sistem presidensial hanya terjadi dalam negara berbentuk republik.
b. Dalam sistem presidensial fungsi kepala negara dan fungsi kepala pemerintahan menyatu (namun tidak lebur) dalam satu figur, Presiden.
c. Kepala Negara (KN) dan Kepala Pemerintahan dijabat oleh Presiden. KN adalah simbol representasi negara yang tidak memiliki kewenangan eksekutif, selain hak tertentu yang bersifat kenegaraan.
d. Kekuasaan pemerintahan adanya di eksekutif/kabinet yang dipimpin Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Maka, dalam sistem presidensial, obyek utama yang diperebutkan adalah presiden.
e. Selaku pemegang “Kontrak Sosial”, presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat. (Presiden dipilih rakyat bukan dipilih partai). Selaku kepala negara, Presiden adalah milik bangsa, maka tidak layak bila memangku jabatan ketua atau fungsionaris partai
f. Presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab pada presiden. Dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah kabinet koalisi. Karena jumlah anggota parlemen banyak (biasanya ratusan), untuk dapat menguasai suara parlemen diperlukan kelompok yang biasa direpresentasikan oleh partai.
g. Parlemen (legislatif) dalam sistem presidensial memiliki dua fungsi utama. Pertama, menterjemahkan “Kontrak Sosial” presiden menjadi undang-undang (perdebatan bukan pada pro-kontra Kontrak Sosial melainkan pada upaya mempertajam program). Sistem presidensial tidak mengenal istilah Partai Oposisi.
h. Peran partai tidak dominan, kelompok kepentingan dominan ikut mempengaruhi kebijakan publik. Sistem presidensial biasa disebut “Sistem Tradisi Partai Lemah” (Bambang Cipto, 1996: 41)

2.2 Proses Pembentukan Pemerintahan (melalui pemilu).

a. Calon presiden berkampanye menawarkan visi & program pemerintahan (bukan ideologi partai).
b. Konstituen memilih calon presiden yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Presiden terpilih adalah yang bisa meraih suara pemilih sekurang-kurangnya 50% + 1. Pilihan konstituen atas tawaran presiden terpilih adalah “Kontrak Sosial” (Rousseau), dalam sistem presidesial.
c. Fungsi parlemen/legislatif (uni kameral ataupun bikameral) dalam sistem presidensial adalah menterjemahkan “Kontrak Sosial” (janji kampanye presiden terpilih kepada rakyat) menjadi undang-undang (a.l., UU-APBN). Legislatif juga berfungsi selaku pengontrol kinerja Presiden.
d. Kendati diusung partai, legislatif lebih bersifat sebagai wakil rakyat ketimbang wakil partai. Tidak dikenal istilah partai oposisi.

*Catatan:
1.      Tentang HAK VETO. Akhir-akhir ini muncul wacana perlunya presiden (Indonesia) memiliki Hak Veto, sebagai pengimbang kekuasaan parlemen/legislatif yang dirasakan terlalu kuat. Kalau benar alasannya demikian maka jelas tidak tepat. Adalah benar dalam sistem presidensial Hak Veto melekat dalam fungsi tugas presiden. Hak Veto bisa digunakan presiden terhadap RUU yang diajukan legislatif (hak inisiatif legislatif) yang dinilai presiden tidak termasuk dalam “Kontrak Sosial”-nya. Veto Presiden gugur apabila saat RUU diajukan kembali oleh legislatif dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota (artinya RUU tersebut merupakan aspirasi mayoritas rakyat).

2. Tentang multi partai dalam sistem presidensial.
Multi partai tidak ada kaitannya dengan sistem presidensial ataupun parlementer. Banyak atau sedikitnya partai tergantung pada pilihan sistem dalam pemilu. Produk sistem distrik adalah jumlah partai terbatas dan produk sistem proporsional adalah jumlah partai yang banyak. Pemilu di AS (sistem presidensial) dan pemilu di Inggris (sistem parlementer) hanya didominasi partai-partai besar saja.

3. Indonesia menganut sistem yang tidak jelas (sistem presidensial kuasi parlementer?!) yang menempatkan parlemen sebagai institusi dominan layaknya sistem parlementer.

2.3 Keunggulan & Kekurangan

—  Mandat langsung (direct mandate)

—  Adanya pemisahan kekuasaan (sparation of power)

—  Kecepatan dan ketepatan (speed and decisiveness)

—  Stabilitas (stability)

—  Adanya kecenderungan ke arah otoritarianisme

—  Pemisahan kekuasaan ternyata memiliki dampak yang buruk untuk saling cuci tangan dari masalah

—  Penentuan masa jabatan menyulitkan terjadinya perubahan kepemimpinan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Amirul Mukmin

Nim : 105120600111005

 


            Dalam kehidupan manusia abad 21 sekarang,teknologi sudah menjadi suatu hal pokok dalam kehidupan manusia. Segala aspek kehidupan manusia bertabrakan dengan teknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan manusia akan teknologi,banyak memberikan manfaat positive bagi kehidupan manusia. Segala kebutuhan dan kepuasan tepenuhi dengan baik melalui perkembangan teknologi. Dengan teknologi banyak pula hal negative yang di berikan. Suatu wilayah dapat berkembang atau menurun nilai budaya dan moralnya dengan perkembangan teknologi.

Dalam sejarah teknologi,banyak hal yang di anggap tabu oleh sebagian masyarakat menjadi biasa karena teknologi. Cloning pada hewan dan manusia, transplatasi tubuh manusia, transgenic pada tumbuhan, penggunaan senjata nuklir, dsb. Merupakan suatu perkembangan kemajuan teknologi yang di nilai sebagaian masyarakat suatu kebaikan buat kehidupan namun juga ada yang menilai hal tersebut sebagai kemunduran nilai moral dan etika dari perkembangannya teknologi.

Moral telah lama dibicarakan dalam ranah filsafat, yaitu melalui filsafat moral yang lazim disebut ethica yang diindonesiakan menjadi etika. Di dalamnya dipertanyakan persoalan nilai sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam hidup manusia. Melalui

filsafat moral dipertanyakan sejauh mungkin tentang nilai kemanusiaan, nilai hidup, yang

ditujukan agar manusia menjadi lebih manusia, hidup lebih bernilai. Tinggi-rendahnya nilai

moral yang ada di dalam diri manusia kemudian disebut sebagai moralitas yang secara normatif

diukur berdasarkan nilai yang dianut bersama-sama oleh suatu kelompok masyarakat.

Meskipun filsafat moral atau etika diusahakan untuk melakukan generalisasi pada setiap

manusia di dunia, namun dalam penerapannya selalu terjadi ‘local ethic’ atau etika lokal

yang hanya berlaku dalam lingkup lokal suatu kelompok masyarakat. Ini seperti tercermin pada

sikap, tingkah laku, tutur kata dan cara hidup, yang memungkinkan terjadinya perbedaan

standar batas-batas kesusilaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok

masyarakat lainnya.

 

Perkembangan moral manusia memiliki keterkaitan erat dengan tingkat perkembangan

peradaban yang merupakan bagian integral dari perkembangan kebudayaan. Keduanya

sama-sama buah atau hasil olah pikir, perasaan dan naluri kemanusiaan yang didasarkan pada

nilai-nilai yang diyakini secara komunal dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Namun demikian

keduanya tidak berada dalam perbandingan sejajar. Perkembangan moral yang baik tidak

selalu diikuti oleh perkembangan peradaban yang lebih maju, dan kemajuan peradaban juga

tidak selalu diikuti oleh perkembangan moral yang lebih baik. Dalam perkembangan peradaban

manusia, aspek moral lebih berperan sebagai ruh dan atau dasar yang mengilhami dan

mewarnai gerak perkembangannya. Perkembangan peradaban yang didasari oleh moralitas

yang baik, maka akan bermuara sisi positif. Sebaliknya, apabila peradaban didasari oleh

moralitas yang jelek, maka akan berakibat pada timbulnya hal-hal yang destruktif dan

kehancuran

 

 

Dalam perkembangan peradaban dan teknologi sekarang ini, aspek-aspek moral tengah

mendapatkan ancaman dari berbagai segi, sehingga jika suatu Negara tidak lagi

mengobservasi moral populitas bangsanya, semua ekspansi dan perkembangan yang

dilakukan hanya akan berakhir dengan kehancuran peradaban. Dewasa ini semakin banyak

dijumpai tindakan dan perilaku bangsa Indonesia diluar batas-batas moral, diantaranya

pornografi, korupsi, kolusi, nepotisme, backing politic dan masih banyak lagi. Semua itu

merupakan ranah moralitas bangsa yang harus diperbaiki dan direnungkan untuk mencapai

suatu negara yang tentram, aman, dan sejahtera sebagaimana tujuan negara Indonesia

semula. Dengan kata lain, adanya berbagai persoalan di atas seharusnya menjadikan bangsa

Indonesia lebih jeli dan lebih teliti dalam menyaring berbagai perkembangan peradaban yang

masuk ke negara Indonesia, menata diri dan menciptakan konstruksi perkembangan bagi masa

depan bangsa Indonesia dan bukan hanya sekedar terpusat pada kemajuan teknologi.

 

Negara-negara maju di dunia sangat khawatir dengan kelanjutan masa depan negara mereka.

Apalah artinya kemajuan ekonomi, kecanggihan teknologi dan militer, kepemimpinan atas

dunia, sementara generasi mudanya sedemikian rusak moralnya, bodoh dan tidak dapat

diharapkan di masa depan. Bayang-bayang kemunduran atau bahkan kehancuran sebagai

bangsa kelihatan begitu mencekam dan menakutkan.

 

Nama: Amirul Mukmin

Nim:   105120600111005

  • Apakah Ilmu Sosial harus mengikuti syarat Ilmu-ilmu Alam seperti anjuran faham Positivisme Logis ?
  • Mengapa unsur-unsur sosial menjadikan dirinya sebagai ilmu intersubjective dan bernuansa varatif yang berbeda dengan unsur alam ?

A. Apakah Ilmu Sosial harus mengikuti syarat Ilmu-ilmu Alam seperti anjuran faham Positivisme Logis ?

Untuk menguak sebuah  ilmu,para ilmuan menggunakan salah satu mazhab besar yang kuantitatif menitik beratkan pada metode penelitian ilmu alam(sistematik,logis,bermetode,objective,koheren,dll) / positivisme logis. Segala sesuatu atau gejala itu dapat diukur secara positif atau pasti sehingga dapat dikuantifikasikan. ketika diterapkan pada ilmu sosial, maka bukan saja sulit dilakukan, tetapi

juga banyak ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan sosial. Penganut paham positivistik tersebut

berpendapat bahwa segala sesuatu itu tidak boleh melebihi fakta.

Kata positivisme mengacu pada satu set perspektif epistemologis dan filsafat ilmu yang berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pendekatan yang tepat untuk mengungkap proses baik peristiwa yang terkait masalah fisik dan manusia. Pendekatan positivis telah menjadi tema yang berulang dalam sejarah pemikiran Barat dari Yunani Kuno yang dikembangkan pada awal abad 19 oleh filsuf dan pendiri sosiolog, Auguste Comte.

Positivisme Logis (disebut juga sebagai empirisme logis, empirisme rasional, dan juga neo-positivisme) adalah sebuah filsafat yang berasal dari Lingkaran Wina pada tahun 1920-an. Positivisme Logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah atau tidak memiliki arti sama sekali.

Lingkaran Wina (Vienna Circle) adalah tonggak monumen sejarah bagi para filsuf yang ingin membentuk ‘unified science’, yang mempunyai program untuk menjadikan metode-metode yang berlaku dalam ilmu pasti-alam sebagai metode pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk di dalamnya filsafat.  Gerakan para filsuf dalam Lingkaran Wina ini disebut oleh sejarah pemikiran sebagai Positivisme-Logik. Meskipun aliran ini mendapat tantangan luas dari berbagai kalangan, tapi gaung pemikiran yang dilontarkan oleh aliran posotovosme logik masih terasa hingga saat sekarang ini.

Perkembangan filsafat ilmu, berawal di sekitar abad 19, diperkenalkan oleh sekelompok ahli ilmu pengetahuan alam yang berasal dari Universitas Wina. Kemudian filsafat ilmu dijadikan mata ajaran di universitas tersebut. Para ahli tersebut tergabung dalam kelompok diskusi ilmiah yang dikenal sebagai lingkaran Wina (Wina circle). Kelompok Wina menginginkan adanya unsur pemersatu dalam ilmu pengetahuan. Dan unsur pemersatu tersebut harus beracuan pada bahasa ilmiah dan cara kerja ilmiah yang pasti dan logis. Dan pemersatu terssebut adalah filsafat ilmu.

Tokoh-tokoh yang menganut paham positivisme logis ini antara lain Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, dan A.J. Ayer. Karl Popper, meski awalnya tergabung dalam kelompok Lingkaran Wina, adalah salah satu kritikus utama terhadap pendekatan neo-positivis ini.

Secara umum, para penganut paham positivisme memiliki minat kuat terhadap sains dan mempunyai sikap skeptis terhadap ilmu agama dan hal-hal yang berbau metafisika. Mereka meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan inferensi logis yang berdasarkan fakta yang jelas. Sehingga, penganut paham ini mendukung teori-teori paham realisme, materialisme, naturalisme filsafat dan empirisme.

Salah satu teori Positivisme Logis yang paling dikenal antara lain teori tentang makna yang dapat dibuktikan, yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan dapat disebut sebagai bermakna jika dan hanya jika pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara empiris. Konsekuensi dari pendapat ini adalah, semua bentuk diskursus yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, termasuk di antaranya adalah etika dan masalah keindahan, tidak memiliki makna apa-apa, sehingga tergolong ke dalam bidang metafisika.

ASAL DAN GAGASAN POSITIVISME LOGIS

Secara umum, para penganut paham positivisme memiliki minat kuat terhadap sains dan mempunyai sikap skeptis terhadap ilmu agama dan hal-hal yang berbau metafisika. Mereka meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan inferensi logis yang berdasarkan fakta yang jelas. Sehingga, penganut paham ini mendukung teori-teori paham realisme materialism naturalisme filsafat dan empirisme.

Salah satu teori Positivisme Logis yang paling dikenal antara lain teori tentang makna yang dapat dibuktikan, yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan dapat disebut sebagai bermakna jika dan hanya jika pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara empiris. Konsekuensi dari pendapat ini adalah, semua bentuk diskursus yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, termasuk di antaranya adalah etika dan  masalah keindahan, tidak memiliki makna apa-apa, sehingga tergolong ke dalam bidang metafisika.

Dalam perkembangannya, positivisme mengalami perombakan dibeberapa sisi, hingga munculah aliran pemikiran yang bernama Positivisme Logis yang tentunya di pelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Lingkaran Wina.

Positivisme logis adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. Fungsi analisis ini mengurangi metafisika dan meneliti struktur logis pengetahuan ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan isi konsep-konsep dan pernyataan-pernyataan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris.

Tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan pada positivisme logis ini adalah untuk mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah di dalam suatu sistem yang dikenal dengan ”kesatuan ilmu” yang juga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah. Logika dan matematika dianggap sebagai ilmu-ilmu formal.

Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan tiga komponen yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengakaitkan keduanya. Tekanan positivistik menggarisbawahi penegasannya bahwa hanya bahasa observasional yang menyatakan informasi faktual, sementara pernyataan-pernyataan dalam bahasa teoritis tidak mempunyai arti faktual sampai pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan ke dalam bahasa observasional dengan kaidah-kaidah korespondensi.

Positivisme Logis menyajikan suatu fusi dari empiris yang berasal dari Hume, Mill, dan Mach, dengan logika Simbolis sebagaimana ditafsirkan oleh L. Wittgenstein. Menurut teori ini, semua kalimat yang bermakna harus bersifat analitik maupun bersifat sintetik. Kalimat-kalimat analitik itu bisa betul (tautologi) dan bisa salah ( kontradiksi ) semata-mata karena bentuk logisnya dan tidak mengandung informasi faktual. Kalimat sintetik, atau empiris,merupakan laporan tentang pengamatan indera atau pun generalisi yang didasarkan pada pengamatan empiris. Kalimat-kalimat sintetik bermakna sejauh dapat di verifikasi. Pernyataan metafisik dan teologis tidak cocok dengan kedua Kategori di atas dan di hilangkan karena pernyataan semu yang tak bermakna.

Rumusan asli ini ( dari M.schlick, R.Carnap, O.Neurath, dan lain-lain lambat laun Mengalami serangkaian modifikasi saat kekurangan-kekurangannya menjadi semakin jelas. Verifikasi, sebagai kriterium keberartian, secara berturut-turut dimodifikasi ke dalam Verifikasi prinsip, konfirmabilitas, dan akhirnya desakan bahwa evidensi empiris harus memainkan suatu peranan yang berarti dalam penerimaan suatu pernyataan ilmiah. Pada saat yang sama basis faktual diperluas daei pencerapan-pencerapan ke laporan laporan pengamatan, kebahasa empiris.

Positivisme dewasa ini menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan tiga komponen : bahasa teoritis, bahasa observational, dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Tekanan positivistik menggarisbawahi penegasannya bahwa hanya bahasa observational yang menyatakan informasi faktual, sementara pernyataan-pernyataan dalam bahasa teoritis tidak mempunyai arti faktual sa mapi pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan ke dalam bahasa observational dengan kaidah-kaidah korespondensi.

Kendati positivisme logis dikembangkan sebagai suatu basis interpretatif bagi ilmu-ilmu alam, ia sudah diperluas ke ilmu-ilmu manusia. Dalam psikologi ia menemukan pertalian alami dalam behaviorisme dan operasionalisme. Dalam etika ( Ayer, Stevenson ) ia berupaya menjelaskan makna dari pernyataan-pernyataan yang menyatakan kewajiban moral sehubungan dengan konotasi emotifnya. Dalam yurisprudensi, ketentuan-ketentua dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh komunitas dilihat sebagai basis terakhir dari hukum. Dengan demikian ditolak pandangan akan hukum kodrat atau norma-norma trans-empiris, misalnya, imperatif kategoris kant.

Ilmu sosial positivisme yang menggunakan metode empiris analitis dengan mencakup logika deduksi, teknik-teknik penelitian survai, stastitika dan berbagai teknis studi kuantitatif, perlu dijelaskan apa-apa yang menjadi kelebihannya sekaligus kekurangannya. Perspektif ini misalnya lebih mampu menggambarkan situasi umum yang bisa digunakan sebagai pertimbangan awal dari suatu langkah atau kebijakan. Kedua, humanisme ilmu sosial yang menggunakan studi kualitatif dan menekankan idiographic explanation (Babbie, 2003: 33) untuk metode penelitiannya mendapatkan tempat yang lebih longgar, tanpa situasi hegemonik. Studi kualitatif yang menggunakan metode historis hermeneutis dengan logika induktif, metode penelitian dalam studi kualitatif seperti perspektif fenomenologi, interaksionisme simbolik, etnometodologi, dan interpretasi. Ketiga, ilmu sosial kritis yang mencakup pendekatan emansipatorik, penelitian partisipatorik dan pendekatan metode kualitatif.

  1. B.  Mengapa unsur-unsur sosial menjadikan dirinya sebagai ilmu intersubjective dan bernuansa varatif yang berbeda dengan unsur alam

Post Positivisme merupakan lawan dari Positivisme yang menjadikan Paradigma ini menempatkan ilmu sosial seperti ilmu alam, yaitu metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan logika deduktif melalui observasi empiris, dengan tujuan mendapatkan konfirmasi tentang hukum kausalitas yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu gejala sosial.

Tujuan awal munculnya bentuk ini adalah adanya suatu keinginan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada paradigma positivisme yang hanya mengandalkan pengamatan langsung atas objek yang sedang diteliti. Aliran ini mempunyai cara pandang yang sedikit berbeda dengan aliran positivisme, kritis realis. Dengan demikian, aliran ini juga melihat realitas sebagai hal yang benar-benar ada dalam kenyataan (hukum alam). Perspektif ini menampilkan adanya kesamaan antara pandangan umum dan pandangan keilmuan serta adanya pertentangan dengan paradigma positivisme.

Aliran ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat temporer dan penuh dengan spekulasi yang mungkin akan terjadi bila muncul sebuah teori baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan di dalam ilmu tersebut.

Untuk melakukan penelitian, aliran ini melakukan pendekatan dengan subjektif. Secara metodologis pendekatan eksperimental melalui sebuah pengamatan dipandang kurang mencukupi, harus dilengkapi dengan metode triangulasi (penggunaan beragam metode, sumber data, teori, dan periset). Kita dapat mendapati paradigma ini ketika mempelajari Ekonomi Politik Liberal, atau Teori Fungsi Media.

Jadi ilmu sosial itu tidak dapat di samakan pendekatannya dengan ilmu alam kerena Ilmu sosial (Inggris:social science) atau ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metoda kuantitatif dan kualitatif.

Ilmu sosial, dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, inter-subjektif, dan objektif atau struktural, sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila dibanding dengan ilmu alam. Namun sekarang, beberapa bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metoda kuantitatif. Demikian pula, pendekatan interdisiplin dan lintas-disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu sosial. Penggunaan metoda kuantitatif dan kualitatif telah makin banyak diintegrasikan dalam studi tentang tindakan manusia serta implikasi dan konsekuensinya.
Cabang-cabang utama dari ilmu sosial adalah:

* Antropologi, yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu
* Ekonomi, yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat
* Geografi, yang mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi
* Hukum, yang mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan
* Linguistik, yang mempelajari aspek kognitif dan sosial dari bahasa
* Pendidikan, yang mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar, pembelajaran, serta pembentukan karakter dan moral
* Politik, yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia (termasuk negara)
* Psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental
* Sejarah, yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia
* Sosiologi, yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya

Saya berpendapat bahwa tujuan falsifikasi dimungkinkan semata-mata untuk terus-menerus mencari kebenaran suatu teori, bukan sebagai sikap subyektif untuk mencari-cari kesalahan yang motif negatif. Falsifikasi ala Popper di sini mempunyai motif positif

Paper ini ditunjukan kepada

Prof. Drs. Solichin AW. MA, Ph.D

Sebagai syarat untuk memenuhi Ujian akhir semester

Dalam Mata Kuliah Dasar – dasar logika dan Filsafat Ilmu

 

Oleh :

Amirul Mukmin

105120600111005

Universitas Brawijaya

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik

Ilmu Pemerintahan

2011

 

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah kebenaran sesungguhnya merupakan tema sentral di dalam filsafat ilmu. Secara umum orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai sebuah kebenaran. Problematik mengenai kebenaran merupakan masalah yang mengacu pada tumbuh dan berkembangnya dalam ilmu filsafat.

Definisi Kebenaran

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia (oleh Purwadarminta), ditemukan arti kebenaran, yaitu: 1. Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya); 2. Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya); 3. kejujuran, ketulusan hati; 4. Selalu izin, perkenanan; 5. Jalan kebetulan.

 Jenis-jenis Kebenaran

Kebenaran dapat dibagi dalam tiga jenis menurut telaah dalam filsafat ilmu, yaitu:

  1. Kebenaran Epistemologikal, adalah kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia.
  2. Kebenaran Ontologikal, adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada maupun diadakan.
  3. Kebenaran Semantikal, adalah kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa.

“Gnothi Seauthon…………..!” demikianlah Sokrates, seorang filsuf besar Yunani, telah berbicara pada abad-abad sebelum masehi. Kenalilah dirimu sendiri, demikianlah kurang lebih pesan yang ingin ia sampaikan.

Manusia adalah mahluk berfikir yang dengan itu menjadikan dirinya ada. Prof. Dr. R.F Beerling, seorang sarjana Belanda mengemukakan teorinya tentang manusia bahwa manusia itu adalah mahluk yang suka bertanya. Dengan berfikir, dengan bertanya, manusia menjelajahi pengembaraannya, mulai dari dirinya sendiri kemudian lingkungannya bahkan kemudian sampai pada hal-hal lain yang menyangkut asal mula atau mungkin akhir dari semua yang dilihatnya. Kesemuanya itu telah menempatkan manusia sebagai mahluk yang sedikit berbeda dengan hewan. Sebagaimana Aristoteles, filsuf yunani yang lain, mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapat, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya (the animal that reason). W.E Hacking, dalam bukunya What is Man, menulis bahwa: “tiada cara penyampaian yang meyakinkan mengenai apa yang difikirkan oleh hewan- hewan, namun agaknya aman untuk mengatakan bahwa manusia jauh lebih berfikir dari hewan manapun. Ia menyelenggarakan buku harian, memakai cermin, menulis sejarah…….!”

William P. Tolley, dalam bukunya Preface To Philosophy A Tex Book, mengemukakan bahwa “our question are endless,……what is a man, what is a nature, what is a justice, what is a god ? Berbeda dengan hewan, manusia sangat concern mengenai asal mulanya, akhirnya, maksud dan tujuannya, makna dan hakikat kenyataan. Mungkin saja ia adalah anggota marga satwa, namun ia juga adalah warga dunia.

Dengan menempatkan manusia sebagai makhluk yang berfikir, berintelektual dan berbudaya, maka dapat disadari kemudian bila pada kenyataannya manusialah yang memiliki kemampuan untuk menelusuri keadaan dirinya dan lingkungannya. Manusialah yang membiarkan fikirannya mengembara dan akhirnya bertanya. Berfikir adalah bertanya, bertanya adalah mencari jawaban, mencari jawaban adalah mencari kebenaran; mencari jawaban tentang alam dan Tuhan adalah mencari kebenaran tentang alam dan Tuhan. Dari proses tersebut lahirlah pengetahuan, teknologi, kepercayaan (atau mungkin agama ??)

Lalu apakah kebenaran itu ? atau apakah, atau keadaan yang bagaimanakah yang dapat disebut benar ?. Kebenaran seringkali diperdebatkan, namun makna sebenarnya seringkali ditinggal. “Jika anak kecil digigit anjing, maka yang benar anak tersebut harus berganti menggigit anjing”, apakah ini juga suatu kebenaran ???

Latar belakang masalah

1.      Apakah pengertian kebenaran dan jenis-jenis tingkatannya?

2.      Apa sajakah teori-tori kebenaran menurut ilmu pengetahuan?

BAB II

PEMBAHASAN

            Pendidikan pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya mengemban tugas utama untuk menemukan, pengembangan, menjelaskan, menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Semua orang yang berhasrat untuk mencintai kebenaran, bertindak sesuai dengan kebenaran. Kebenaran adalah satu nilai utama di dalam kehidupan human. Sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan (human dignity) selalu berusaha “memeluk” suatu kebenaran.

Kebenaran sebagai ruang lingkup dan obyek pikir manusia sudah lama menjadi penyelidikan manusia. Manusia sepanjang sejarah kebudayaannya menyelidiki secara terus menerus apakah hakekat kebenaran itu?

Jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, sifat asasinya terdorong pula untuk melaksanakan kebenaran itu. Sebaliknya pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran, tanpa melaksanakan kebenaran tersebut manusia akan mengalami pertentangan batin, konflik spikologis. Menurut para ahli filsafat itu bertingkat-tingkat bahkan tingkat-tingkat tersebut bersifat hirarkhis. Kebenaran yang satu di bawah kebenaran yang lain tingkatan kualitasnya ada kebenaran relatif, ada kebenaran mutlak (absolut). Ada kebenaran alami dan ada pula kebenaran illahi, ada kebenaran khusus individual, ada pula kebenaran umum universal.

  1. A.    Pengertian Kebenaran dan Tingkatannya

Dalam kehidupan manusia, kebenaran adalah fungsi rohaniah. Manusia di dalam kepribadian dan kesadarannya tak mungkin tanpa kebenaran.

Berdasarkan scope potensi subjek, maka susunan tingkatan kebenaran itu menjadi :

1. Tingkatan kebenaran indera adalah tingakatan yang paling sederhanan dan pertama yang dialami manusia

2. Tingkatan ilmiah, pengalaman-pengalaman yang didasarkan disamping melalui indara, diolah pula dengan rasio

3. Tingkat filosofis,rasio dan pikir murni, renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya

4. Tingkatan religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas dengan iman dan kepercayaan

Keempat tingkat kebenaran ini berbeda-beda wujud, sifat dan kualitasnya bahkan juga proses dan cara terjadinya, disamping potensi subyek yang menyadarinya. Potensi subyek yang dimaksud disini ialah aspek kepribadian yang menangkap kebenarna itu. Misalnya pada tingkat kebenaran indera, potensi subyek yang menangkapnya ialah panca indra.

Kebenaran itu ialah fungsi kejiwaan, fungsi rohaniah. Manusia selalu mencari kebanran itu, membina dan menyempurnakannya sejalan dengan kematangan kepribadiannya.

Ukuran Kebenarannya :

Berfikir merupakan suatu aktifitas manusia untuk menemukan kebenaran. Apa yang disebut benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu ukuran atau kriteria kebenaran

Jenis-jenis kebenaran

1. Kebenaran Epistemologi (berkaitan dengan pengetahuan)

2. Kebenaran ontologis (berkaitan dengan sesuatu yang ada/ diadakan)

3. Kebenaran semantis (berkaitan dengan bahasa dan tutur kata)

Manusia selalu mencari kebenaran, jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, sifat asasinya terdorong pula untuk melaksankan kebenaran itu. Sebaliknya pengetahuan dan pemahaman tentang kebenran, tanpa melaksankan konflik kebenaran, manusia akan mengalami pertentangan batin, konflik spilogis. Karena di dalam kehidupan manusia sesuatu yang dilakukan harus diiringi akan kebenaran dalam jalan hidup yang dijalaninya dan manusia juga tidak akan bosan untuk mencari kenyataan dalam hidupnya yang dimana selalu ditunjukkan oleh kebanaran.

Kebenaran agama yang ditangkap dengan seluruh kepribadian, terutama oleh budi nurani merupakan puncak kesadaran manusia. Hal ini bukan saja karena sumber kebnarna itu bersal dari Tuhan Yang Maha Esa supernatural melainkan juga karena yang menerima kebenaran ini adalah satu subyek dengna integritas kepribadian. Nilai kebenaran agama menduduki status tertinggi karena wujud kebenaran ini ditangkap oleh integritas kepribadian. Seluruh tingkat pengalaman, yakni pengalaman ilmiah, dan pengalaman filosofis terhimpun pada puncak kesadaran religius yang dimana di dalam kebenaran ini mengandung tujuan hidup manusia dan sangat berarti untuk dijalankan oleh manusia.

B. Teori-Teori Kebenaran Menurut Filsafat

1. Teori Corespondency.

Masalah kebenaran menurut teori ini hanyalah perbandingan antara realita oyek (informasi, fakta, peristiwa, pendapat) dengan apa yang ditangkap oleh subjek (ide, kesan). Jika ide atau kesan yang dihayati subjek (pribadi) sesuai dengan kenyataan, realita, objek, maka sesuatu itu benar.

Teori korispodensi (corespondence theory of truth) ® menerangkan bahwa kebenaran atau sesuatu kedaan benar itu terbukti benar bila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju/ dimaksud oleh pernyataan atau pendapat tersebut.

Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan fakta, yang berselaran dengan realitas yang serasi dengan sitasi aktual. Dengan demikian ada lima unsur yang perlu yaitu :

1. Pernyataan (statement)

2. Persesuaian (agreemant)

3. Situasi (situation)

4. Kenyataan (realitas)

5. Putusan (judgements)

Kebenaran adalah fidelity to objektive reality (kesesuaian pikiran dengan kenyataan). Teori ini dianut oleh aliran realis. Pelopornya Plato, Aristotels dan Moore dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Sina, Thomas Aquinas di abad Skolatik, serta oleh Berrand Russel pada abad moderen.

Cara berfikir ilmiah yaitu logika induktif menggunakan teori korespodensi ini. Teori kebenaran menurut korespondensi ini sudah ada di dalam masyarakat sehingga pendidikan moral bagi anak-anak ialah pemahaman atas pengertian-pengertian moral yang telah merupakan kebenaran itu. Apa yang diajarkan oleh nilai-nilai moral ini harus diartikan sebagai dasar bagi tindakan-tindakan anak di dalam tingkah lakunya.

Artinya anak harus mewujudkan di dalam kenyataan hidup, sesuai dengan nilai-nilai moral itu. Bahkan anak harus mampu mengerti hubungan antara peristiwa-peristiwa di dalam kenyataan dengan nilai-nilai moral itu dan menilai adakah kesesuaian atau tidak sehingga kebenaran berwujud sebagai nilai standard atau asas normatif bagi tingkah laku. Apa yang ada di dalam subyek (ide, kesan) termasuk tingkah laku harus dicocokkan dengan apa yang ada di luar subyek (realita, obyek, nilai-nilai) bila sesuai maka itu benar.

2. Teori Consistency

Teori ini merupakan suatu usaha pengujian (test) atas arti kebenaran. Hasil test dan eksperimen dianggap relible jika kesan-kesanyang berturut-turut dari satu penyelidik bersifat konsisten dengan hasil test eksperimen yang dilakukan penyelidik lain dalam waktu dan tempat yang lain.

Menurut teori consistency untuk menetapkan suatu kebenaran bukanlah didasarkan atas hubungan subyek dengan realitas obyek. Sebab apabila didasarkan atas hubungan subyek (ide, kesannya dan comprehensionnya) dengan obyek, pastilah ada subyektivitasnya. Oleh karena itu pemahaman subyek yang satu tentang sesuatu realitas akan mungkin sekali berbeda dengan apa yang ada di dalam pemahaman subyek lain.

Teori ini dipandang sebagai teori ilmiah yaitu sebagai usaha yang sering dilakukan di dalam penelitian pendidikan khsusunya di dalam bidang pengukuran pendidikan. Teori konsisten ini tidaklah bertentangan dengan teori korespondensi. Kedua teori ini lebih bersifat melengkapi. Teori konsistensi adalah pendalaman dankelanjutan yang teliti dan teori korespondensi. Teori korespondensi merupakan pernyataan dari arti kebenaran. Sedah teori konsistensi merupakan usaha pengujian (test) atas arti kebenaran tadi.

Teori koherensi (the coherence theory of trut) menganggap suatu pernyataan benar bila di dalamnya tidak ada perntentangan, bersifat koheren dan konsisten dengna pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Dengan demikian suatu pernyataan dianggap benar, jika pernyataan itu dilaksanakan atas pertimbangan yang konsisten dan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya.

Rumusan kebenaran adalah turth is a sistematis coherence dan trut is consistency. Jika A = B dan B = C maka A = C

Logika matematik yang deduktif memakai teori kebenaran koherensi ini. Logika ini menjelaskan bahwa kesimpulan akan benar, jika premis-premis yang digunakan juga benar. Teori ini digunakan oleh aliran metafisikus rasional dan idealis.

Teori ini sudah ada sejak Pra Socrates, kemudian dikembangan oleh Benedictus Spinoza dan George Hegel. Suatu teori dianggapbenar apabila telah dibuktikan (klasifikasi) benar dan tahan uji. Kalau teori ini bertentangan dengan data terbaru yagn benar atau dengan teori lama yang benar, maka teori itu akan gugur atau batal dengan sendirinya.

3. Teori Pragmatisme

Paragmatisme menguji kebenaran dalam praktek yang dikenal apra pendidik sebagai metode project atau medoe problem olving dai dalam pengajaran. Mereka akan benar-benar hanya jika mereka berguna mampu memecahkan problem yang ada. Artinya sesuatu itu benar, jika mengmbalikan pribadi manusia di dalamkeseimbangan dalam keadaan tanpa persoalan dan kesulitan. Sebab tujuan utama pragmatisme ialah supaya manusia selalu ada di dalam keseimbangan, untuk ini manusia harus mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan lingkungan.

Dalam dunia pendidikan, suatu teori akan benar jika ia membuat segala sesutu menjadi lebih jelas dan mampu mengembalikan kontinuitas pengajaran, jika tidak, teori ini salah. Jika teori itu praktis, mampu memecahkan problem secara tepat barulah teori itu benar. Yang dapat secara efektif memecahkan masalah itulah teori yang benar (kebenaran).

Teori pragmatisme (the pragmatic theory of truth) menganggap suatu pernyataan, teori atau dalil itu memliki kebanran bila memiliki kegunaan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Kaum pragmatis menggunakan kriteria kebenarannya dengan kegunaan (utility) dapat dikerjakan (workobility) dan akibat yagn memuaskan (satisfaktor consequence). Oleh karena itu tidak ada kebenaran yang mutak/ tetap, kebenarannya tergantung pada manfaat dan akibatnya.

Akibat/ hasil yang memuaskan bagi kaum pragmatis adalah :

1. Sesuai dengan keinginan dan tujuan

2. Sesuai dengan teruji dengan suatu eksperimen

3. Ikut membantu dan mendorong perjuangan untuk tetap eksis (ada)

Teori ini merupakan sumbangan paling nyata dari pada filsup Amerika tokohnya adalha Charles S. Pierce (1914-1939) dan diikuti oleh Wiliam James dan John Dewey (1852-1859). Wiliam James misalnya menekankan bahwa suatu ide itu benar terletak pada konsikuensi, pada hasil tindakan yang dilakukan. Bagi Dewey konsikasi tidaklah terletak di dalam ide itu sendiri, malainkan dalam hubungan ide dengan konsekuensinya setelah dilakukan. Teory Dewey bukanlah mengerti obyek secara langsung (teori korepondensi) atau cara tak langsung melalui kesan-kesan dari pada realita (teori konsistensi). Melainkan mengerti segala sesuai melalui praktek di dalam program solving.

4. Kebenaran Religius

Kebenaran adalah kesan subjek tentang suatu realita, dan perbandingan antara kesan dengan realita objek. Jika keduanya ada persesuaian, persamaan maka itu benar. Kebenaran tak cukup hanya diukur dnenga rasion dan kemauan individu. Kebenaran bersifat objective, universal,berlaku bagi seluruh umat manusia, karena kebenaran ini secara antalogis dan oxiologis bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui wahyu.

Nilai kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan itu adalah objektif namun bersifat superrasional dan superindividual. Bahkan bagi kaum religius kebenarn aillahi ini adalah kebenarna tertinggi, dimnaa semua kebanaran (kebenaran inderan, kebenaran ilmiah, kebenaran filosofis) taraf dan nilainya berada di bawah kebanaran ini :

Agama sebagai teori kebenaran

Ketiga teori kebenaran sebelumnya menggunakan alat, budi,fakta, realitas dan kegunaan sebagai landasannya. Dalam teori kebanran agama digunakan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sebagai makluk pencari kebeanran, manusia dan mencari dan menemukan kebenaran melalui agama. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar bila sesuai dan koheren dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak.agama dengan kitab suci dan haditsnya dapat memberikan jawaban atas segala persoalan manusia, termasuk kebenaran.

BAB III

KESIMPULAN

Bahwa kebenaran itu sangat ditentukan oleh potensi subyek kemudian pula tingkatan validitas. Kebanran ditentukan oleh potensi subyek yang berperanan di dalam penghayatan atas sesuatu itu. Bahwa kebenaran itu adalah perwujudan dari pemahaman (comprehension) subjek tentang sesuatu terutama yang bersumber dari sesuatu yang diluar subyek itu realita, perisitwa, nilai-nilai (norma dan hukum) yang bersifat umum.

Bahwa kebenaran itu ada yang relatif terbatas, ada pula yang umum. Bahkan ada pula yang mutlak, abadi dan universal. Wujud kebenaran itu ada yang berupa penghayatan lahiriah, jasmaniah, indera, ada yang berupa ide-ide yang merupkan pemahaman potensi subjek (mental,r asio, intelektual).

Bahwa substansi kebenaran adalah di dalam antaraksi kepribadian manusia dengan alam semesta. Tingkat wujud kebenaran ditentukan oleh potensi subjek yang menjangkaunya. Semua teori kebanrna itu ada dan dipraktekkan manusia di dalam kehidupan nyata. Yang mana masing-masing mempunyai nilai di dalam kehidupan manusia.

Pendapat siapa yang benar? Pernyataan siapa yang benar? Misalnya, definisi terorisme dan penerapnnya sangat sarat muatan politis. Kamus dan Ensiklopedi berbahasa Inggris sebagai produk pabrik ilmu pengetahuan Barat dapat dengan mudah mendikte pemikiran para pembaca yang tidak kritis untuk mengambil kesimpulan bahwa serangan militer Israel terhadap rakyat Palestina, misalnya, tidak dapat dikategorikan ke dalam teroris. Definisi itu baru dapat operasional jika didukung oleh kekuasaan. Siapa yang mempunyai pengetahuan akan memegang kekuasaan, siapa yang berkuasa dapat memproduk pengetahuan. “Pengetahuan adalah kekuasaan”, ujar Francis Bacon, bapak ilmu pengetahuan modern.

Harus ada kesamaan dalam menilai kebenaran suatu pemikiran. Kriteria kebenaran yang harus disepakati adalah; sebelum melangkah lebih jauh kita artikan dulu apa itu kebenaran. Kebenaran dalah kesesuaian objek dengan realita atau kesesuaian objek dengan pengetahuan barometer kebenaran.

1. Kebenaran bersifat universal

Kebenaran suatu pemikiran harus bernilai universal, artinya berlaku untuk kapanpun dan dimanapun. Jika tidak demikian maka peserta diskusi yang tempat dan waktu mendapatkan pengetahuan baru tersebut berbeda tidak dapat menerima kebenaran tersebut.

2. Kebenaran bersifat mutlak

Tanpa pandangan tersebut, maka diskusi akan sis-sia. Apapun pengetahuan baru yang ada dalam sebuah diskusi tidak dapat diterima sebagai kebenaran. Sehingga semua perkataan yang dikemukakan dalam sebuah diskusi tidak berbeda dengan kebohongan, ketidakwarasan dan omong kosong.

3. Kebenaran bersifat manusiawi

Artinya bahwa pengetahuan yang disampaikan secara alamiah dapat diterima atau dimengerti oleh manusia. Tak perlu ada rekayasa seperti melalui bujukan, paksaan atau paksaan. Jika ada rekayasa seperti itu maka perlu dipertanyakan kebenarannya. Kebenaran akan diterima jika hal itu memang sebuah kebenaran, diakui secara lisan atau tidak.

4. Kebenaran bersifat argumentative

Dalam sebuah diskusi, pembuktian terhadap kebenaran sebuah pendapat atau pengetahuan baru harus dimiliki. Argumentasi digunakan untuk menjelaskan proses mendapatkan pengetahuan baru tersebut sehingga orang lain dapat menilai kebenarannya dari proses tersebut.

Argumentasi adalah proses bergeraknya suatu pengetahuan yang menjadi patokan menuju pengetahuan baru (kesimpulan). Dalam menilai kebenaran dan keabsahan argumentasi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah kebenaran dari isi pengetahuan yang menjadi pijakan. Kedua adalah keabsahan penyusunan pengetahuan-pengetahuan pijakan menjadi suatu kesimpulan (proses pengambilan kesimpulan).

5. Kebenaran bersifat ilmiah

Ini dimaksudkan agar kebenaran suatu pengetahuan dapat dibuktikan oleh orang lain bahwa pengetahuan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada. Kebenaran yang tidak dapat dibuktikan oleh orang lain tidak dapat didiskusikan. Artinya bahwa kebenaran tersebut tidak dapat dihukumi untuk orang lain

DAFTAR PUSTAKA

Syam, Muhammad Noo, 1988. Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional

Bertens, K. 1976. Ringkasan Sejarah Filsafat. Jakarta: Yayasan Krisius

Sumantri Surya. 1994. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

http://www.hindu-brawijaya.net/id/bulletin/artikel/pencariankebenaran.php

http://www.zfikri.wordpress.com/2007/09/02/teori-kebenaran/

http://www.filsafat-ilmu.blogspot.com/2008/01/teori-kebenaran.html

www. blogs.unpad.ac.id/mumuhmz/2008/09/20/bahan-i-teori-

Entah usaha ku berbuah hasil atau tidak,

kini ku jauh di ujung jawa

menempuh harapan orang tua

ku tak pintar dan tak mandiri

ribuan kali ku berfikir, belum tentu kaki ku mampu berpijak sendiri

ku hanya bisa menunjuk derita, dan lalu tertawa

di bawah naungan orang – orang yang berdoa

tapi kini ku ada disini, untuk berlari

sampai hayalan impian ku berhenti,..  dan menjadi nyata, sampai mati

 

buyunk


Nama : Amirul Mukmin

Mahasiswa Universitas Brawijaya

Fakultas Ilmu Sosial Imu Politik

Ilmu Pemerintahan

NIM  : 10512060011100

http://www.ub.ac.id/

Alamat Asal : JL. RH Ismail RT 08/RW 03. Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Alamat Malang : JL. Gajayana No 37

No Hp : 083893522234, 08568936234

Pin BB : 30D05224

Facebook : amirulmukmin234@gmail.com

http://www.facebook.com/amirulmukmin234

Twitter : @amirulbuyunk

http://twitter.com/#!/amirulbuyunk

Skype : amirulmukmin234

Email : amirulmukmin_234@yahoo.com, amirulmukmin234@gmail.com